BANDA ACEH – Kebijakan pemerintah pusat melalui PT Pertamina (Persero) yang kembali menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi akan memberikan multi efek terhadap kenaikan barang-barang yang lain.
Kondisi ini tentunya akan semakin menyulitkan masyarakat yang selama ini sudah sangat kewalahan menghadapi langkanya minyak goreng di pasaran.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyikapi keluhan masyarakat Banda Aceh akibat melambungnya harga gas elpiji yang semakin membebani warga menjelang bulan Ramadan, Rabu (16/3).
“Terhitung sejak November 2021 hingga Februari 2022, PT Pertamina (Persero) sudah tiga kali menaikkan harga elpiji nonsubsidi untuk gas tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Oleh karena itu, kami menyampaikan keluhan masyarakat bahwa mereka sangat diberatkan dengan kenaikan elpiji nonsubsidi, terutama bagi warga yang memiliki usaha-usaha kecil yang membutuhkan konsumsi gas tinggi,” kata Farid Nyak Umar.
PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) pada 27 Februari 2022 telah menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi dengan harga yang berbeda-beda di tiap wilayah. Untuk Aceh, harga jual gas elpiji 5,5 kg ditetapkan sebesar Rp 91.000 dan yang 12 kg menjadi Rp 189.000.
Namun, berdasarkan pantauan Farid Nyak Umar di sepuluh titik penjualan gas di Banda Aceh seperti di ritel modern, swalayan, dan toko kelontong yang tersebar di sejumlah titik, seperti Kawasan Ulee Kareng (Jln. Kebun Raja dan Simpang Tujuh), Kuta Alam (Jln. Syiah Kuala, Jln. T. Panglima Nyak Makam dan Lampriet, Bandar Baru) dan Syiah Kuala (kawasan Peurada), Ahad (13/3), Farid mengatakan adanya perbedaan harga jual elpiji nonsubsidi.
Untuk gas tabung ukuran 5,5 kg, dijual dengan harga mulai dari Rp 91.000, Rp 98.000, Rp 100.000, Rp 101.000, hingga Rp 105.000 per tabung.
Sedangkan untuk gas ukuran 12 kg, dijual dengan harga Rp 196.000, Rp 200.000, Rp 210.000, bahkan hingga Rp 215.000 per tabungnya.
Pergerakan harga elpiji nonsubsidi terus naik dari waktu ke waktu. Semula harga elpiji nonsubsidi hanya Rp 5.800 per kg pada 2008, lalu naik menjadi Rp 8.500 per kg pada Januari 2014, sempat turun pada angka Rp 6.000 pada Juli 2014, tetapi kemudian naik drastis pada 2016 menjadi Rp 9.000 per kg, selanjutnya naik menjadi 11.500 per kg pada November 2021, naik lagi menjadi Rp13.500 per kg Desember 2021, dan kini menjadi Rp 15.500 per kg.
“Dengan harga jual yang bervariasi di pasaran itu artinya masyarakat harus membayar ekstra di luar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan beban warga sudah sangat berat selama pandemi Covid-19,” kata Farid.
Begitu juga dengan gas elpiji ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dijual hingga harga Rp 35.000, padahal HET resmi sesuai SK Gubernur hanya Rp 18.000. Bahkan gas elpiji 3 kg subsidi juga beredar di luar pangkalan resmi.
Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kenaikan ini akan membuat LGP bersubsidi menjadi langka di pasaran karena permintaan yang tinggi dan rentan terjadinya penimbunan.
“Kita meminta agar Pemko Banda Aceh dapat meneruskan keluhan masyarakat ini kepada pihak terkait agar dapat dilakukan penertiban harga. Karena naiknya harga elpiji 12 kg dapat juga berdampak pada kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg (gas melon) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” ujar Ketua DPD PKS Banda Aceh itu.
Mengenai persoalan ini, kata Farid, masyarakat tidak punya pilihan selain membeli berdasarkan harga yang beredar meskipun di luar HET. Seharusnya, kata dia, pemerintah memiliki sense of crisis sehingga bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang memberatkan masyarakat sejak awal sehingga tidak terjadi permainan pasar.
Apalagi sebelumnya pada 3 Maret 2022 PT Pertaminan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM juga turut menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi meliputi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamax Dex dengan harga antara Rp 850—Rp 1.600 per liter. Meskipun kenaikan kedua komoditas ini disebut karena menyesuaikan dengan perkembangan terkini industri minyak dan gas, tetapi menurut Farid pemerintah memiliki kewenangan dalam mengendalikan pasar, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan pribadi semata. (IA)
