BANDA ACEH — Permasalahan hoaks menjadi tantangan serius dalam transformasi digital Indonesia, dengan masih maraknya hoaks terkait isu politik, kesehatan dan penipuan digital.
Berdasarkan data Mafindo yang dimulai dari awal Januari hingga Juni tahun 2022, sebanyak 985 kasus dengan rata-rata 164 kasus hoax per bulan yang telah dilaporkan. Belum sampai setahun tetapi kasus rata-rata kasus yang dilaporkan sudah mendekati total keseluruhan kasus di tahun 2021.
Tema politik cukup mendominasi berdasarkan database Mafindo. Diperkirakan penyebaran hoax bertema politik ini akan semakin tinggi, apalagi menjelang Pemilu 2024.
Berbagai upaya dilakukan untuk menahan laju penyebaran hoaks, dan pendekatan tradisi lokal menjadi salah satu strategi penting.
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menyelenggarakan Dialog Interaktif “Meningkatkan Literasi Digital Dalam Upaya Mempertahankan Kedamaian di Tanah Rencong pada Sabtu, 8 Oktober 2022 di Banda Aceh.
Adapun pembicara dalam acara tersebut antara lain Hendri Dermawan (Kabid Layanan E-Government, Diskominfo dan Persandian Aceh), AKBP Hamidi (Kasubdit Dirbinmas Polda Aceh), serta Boni Soehakso Notohatmodjo (Ketua Komite Organisasi dan PSDM – Mafindo) dan dihadiri perwakilan pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan dan berbagai komunitas masyarakat.
Boni Soehakso Notohatmdojo selaku Ketua Komite Organisasi dan PSDM – Mafindo menjelaskan, dialog interaktif tersebut merupakan salah satu tujuan membuka ruang komunikasi publik untuk memahami nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Agama yang sangat unik dan berbeda dari wilayah lainnya.
Aceh sudah terkenal sebagai daerah yang karakter masyarakatnya memegang teguh nilai-nilai agama sehingga Aceh disebut Serambi Mekkah tradisi lokal Aceh inilah yang digunakan mencegah dan menangkal hoaks.
“Kerentanan atas isu-isu yang mengatasnamakan agama, utamanya di era teknologi informasi melalui media sosial, untuk itu kita perlu menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya literasi digital dan critical thinking,” jelas Boni Soehakso.
Penyelenggaran deklarasi Mafindo Aceh menjadi bagian dari komitmen Mafindo Aceh untuk terlibat aktif mencegah dan menangkal hoaks di media digital dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama.
Berdasarkan hasil Survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018, Aceh termasuk dalam 3 daerah yang rentan terpapar hoaks selain Jawa Barat dan Banten.
Kehadiran Mafindo Aceh sekaligus menunjukkan komitmen Mafindo Aceh dalam melakukan langkah-langkah preventif untuk berjejaring dengan segenap pemangku kepentingan di Aceh dan seluruh lapisan masyarakat Aceh
Panitia Pelaksana Deklarasi Mafindo Aceh, Destika Gilang Lestari, menjelaskan “Kami berharap kehadiran Mafindo Aceh yang diperkuat dengan PESAT Aceh dapat menjalin ruang komunikasi antara para pemangku kepentingan dan elemen-elemen masyarakat di Aceh untuk berperan aktif dalam menguatkan serta mengembangkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan Literasi Digital dan mengembangkan budaya berpikir kritis guna menangkal dan mencegah beredarnya hoaks di media digital.”
Gilang melanjutkan, “Harapannya, Mafindo Aceh dapat berbagi peran dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan melakukan kegiatan Literasi Digital di Provinsi Aceh.”
Menjelang Pilkada Aceh 2024 dan Pemilihan Presiden 2024, hoaks bermuatan politik dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) berpotensi besar muncul berbagai platform media sosial. Kini hoaks berkembang dari satu pesan grup atau media sosial ke beranda setiap orang dalam kecepatan detik. Jika tidak disikapi secara tepat, hal tersebut bisa menjadi tantangan berat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan kehidupan di Aceh.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilaksanakan adalah Program Peningkatan Literasi Digital bagi Masyarakat dengan harapan terjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan kehidupan di Aceh. (IA)
