BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar menegaskan dirinya akan terus mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, demi terwujudnya sumber daya manusia Aceh yang berkualitas.
Komitmen tersebut disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Wali Nanggroe dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USK di Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh kawasan Lampeuneurut, Aceh Besar, 4 November 2022.
Wali Nanggroe menilai, USK memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia Aceh yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan. Ketersedian SDM yang demikian, ungkap Wali Nanggroe, sangatlah penting untuk mendukung upaya pembangunan di Aceh.
Pada kesempatan ini, dirinya menceritakan pengalamannya saat melakukan diplomasi dengan berbagai negara Eropa. Dimana pada saat itu, sejumlah negara Eropa mengakui dan sangat menghargai Aceh.
Pengakuan ini sangat berarti dan merupakan sebuah kebangaan tersendiri bagi dirinya.
Untuk itulah, dirinya berharap USK dapat terus menguatkan institusinya yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikannya terhadap berbagai disiplin ilmu yang ada di kampus ini.
“Karena mempersiapkan pendidikan itu penting, terutama sains dan teknologi yang saat ini sangat dibutuhkah,” ucapnya.
Selanjutnya, Rektor USK Prof Dr Ir Marwan turut menyampaikan terima kasih atas dukungan Wali Nangroe ini. Menurutnya, dukungan dari perangkat lembaga pemerintahan seperti ini sangat penting untuk mendukung kinerja USK agar lebih optimal.
Selain itu, Rektor USK mengapresiasi kesediaan Lembaga Wali Nanggroe yang berkenan menerima sejumlah mahasiswa USK untuk melaksanakan program magang di tempat ini.
“Bagi USK, dukungan Wali Nanggroe sangat berarti. Karena tentu saja kita tidak bisa bergerak sendiri. Semua pihak memang mesti terlibat dan perhatian dalam upaya pembangunan di Aceh,” ucap Rektor.
Adapun poin kerja sama ini adalah terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Naskah kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Plh Katibul Wali Mujahidin SH MSi dan Dekan FISIP USK Dr Mahdi Syahbandir SH MHum. Selain dengan USK, kesepakatan yang sama juga terjalin dengan dua perguruan tinggi Aceh lainnya yaitu Universitas Teuku Umar (UTU) dan Universitas Almuslim.
Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan Universitas ini turut menyampaikan pandangannya terkait pondasi pembangunan di Aceh yang harus menjadi perhatian bersama. Di antaranya masalah agama dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Aceh. (IA)
