Banda Aceh – Ditemukannya benda mirip bahan peledak di jalan layang (fly over) Simpang Surabaya Banda Aceh yang dibungkus dengan bendera Bulan Bintang, membuat Partai Aceh mendapat banyak permintaan konfirmasi khususnya dari kalangan awak media.
Terkait hal ini, Juru Bicara DPA Partai Aceh Muhammad Saleh menjelaskan, hal tersebut sesuatu yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, terutama menjelang peringatan 15 tahun MoU Helsinki pada Agustus 2020 maupun menjelang Pilkada 2022.
Namun, hal itu menurutnya tidak memengaruhi masyarakat yang sudah paham dengan permainan oknum-oknum tertentu. Ia juga meminta agar hal tersebut tidak dikait-kaitkan dengan Partai Aceh.
“Pengalaman konflik Aceh selama 30-an tahun lebih dan kemudian terciptanya perdamaian antara GAM-Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2020 di Helsinki, Finlandia. Secara psikologis dan historis, telah membuat berbagai elemen rakyat Aceh sangat dewasa dalam memahami dan memaknai kondisi yang terjadi saat ini,” kata Saleh melalui siaran persnya, Ahad (21/6).
Karenanya, kata Saleh, adanya berbagai aksi propaganda dan kontra produktif terhadap kondisi Aceh damai saat ini, yang secara khusus di arahkan kepada Partai Aceh dan Komite Peralihah Aceh (KPA), justru akan semakin membuka mata rakyat Aceh terhadap berbagai anasir yang ingin merusak damai abadi di Aceh.
Partai Aceh, kata dia, tidak ada kepentingan apa pun dengan kejadian itu. Sebab, Partai Aceh mulai dari pimpinan hingga jajarannya terkecil di gampong atau desa, tetap berkomitmen untuk menjaga dan merawat perdamaian abadi di Aceh.
“Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh mengutuk keras tindakan oknum tertentu yang sengaja merusak perdamaian abadi di Aceh, untuk tujuan dan maksud tertentu. Siapa pun pelakunya. Ada indikasi, perbuatan oknum tertentu ini, sebagai pengalihan isu terhadap berbagai masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Aceh. Termasuk transparansi pengunaan dana Covid-19 di Aceh serta berbagai kasus yang berindikasi praktik korupsi, yang saat ini menjadi konsentrasi dari aparat penegak hukum di jajaran Polda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu sebabnya, DPA Partai Aceh menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara tuntas,” katanya.
