BANDA ACEH — Sebuah aksi demo tandingan untuk membela dan mempertahankan jabatan Alhudri agar tidak dicopot dari kursi Kepala Dinas Pendidikan Aceh berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa siang (13/12).
Dalam aksi bela Alhudri ini, ratusan siswa sekolah menengah atas dikerahkan, ditambah puluhan mahasiswa, dan tenaga kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh.
Mereka yang tergabung dalam Barisan Insan Pendidikan Aceh (BIPA) menyampaikan aspirasinya dan menyuarakan dukungan atas kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Alhudri.
Aksi tersebut dinilai merupakan demo tandingan, karena sebelumnya beberapa kali Alhudri didemo massa yang meminta dia untuk mundur dan dicopot dari Kadis Pendidikan Aceh karena dinilai tak becus dalam mengurus pendidikan Aceh.
Sehari sebelumnya, puluhan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pendidikan Aceh melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (12/12/2022).
Aksi itu dilakukan, untuk menuntut agar Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mencopot Kepala Dinas Pendidikan Aceh Alhudri.
Beberapa hari sebelumnya, pihak Pengurus Wilayah Persatuan Pelajar Indonesia (PW PII) juga menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan Aceh dan Kantor Gubernur Aceh untuk meminta Alhudri dicopot dari Kadis Pendidikan Aceh.
Bahkan, beberapa waktu lalu secara resmi Badan Anggaran DPRA dalam sidang paripurna dewan juga telah meminta Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk mengevaluasi Alhudri dari jabatan Kadis Pendidikan.
Terkait adanya aksi sebelumnya yang meminta Alhudri dicopot, hari ini ratusan massa yang tergabung dalam Barisan Insan Pendidikan Aceh (BIPA) juga menggelar dan aksi demo di kantor Gubernur Aceh. Selasa (13/12)
Massa yang terdiri atas ratusan siswa, Ikatan Guru Indonsia (IGI) Aceh, PGRI Aceh, Kobar GB Aceh, BEM FKIP USK, BEM Tarbiyah UIN Ar-Raniry, Forum Pemuda Aceh (FPA), GMNI, dan Osis SMA/SMK Banda Aceh dan Aceh Besar.
Koordinator aksi Syarbaini mengklaim, pihaknya melakukan aksi demo ini dalam rangka menolak praktik jahat yang kerap membangun narasi tanpa didukung data dengan maksud mendiskreditkan pendidikan Aceh.
