BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan mulai memberlakukan E-Parking alias mesin parkir elektronik dengan pembayaran non tunai.
Tiga kawasan parkir non tunai atau elektronik diluncurkan Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, Rabu (28/12/2022) di Jalan T. Panglima Nyak Makam, Gampong Lambhuk.
Launching kawasan parkir elektronik non tunai ini ditandai dengan penabuhan rapa’i oleh Bakri Siddiq bersama Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Usman, Ketua Komisi III DPRK Irwansyah Deputi Kepala BI Perwakilan Aceh T Amir Hamzah, Kadishub Wahyudi, dan para pimpinan perbankan yang ikut hadir pada acara ini.
“Alhamdulillah, hari ini kita meluncurkan tiga kawasan parkir elektronik, yakni di Jalan T Panglima Nyak Makam, Jalan Prof Ali Hasjmy, dan Jalan Sri Ratu Safiatuddin,” ujarnya.
“Program ini kita luncurkan untuk mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir jalan umum, agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya bagi masyarakat kota,” ujarnya lagi.
Bukan hanya di tiga kawasan tersebut, Pemko kata Bakri Siddiq akan terus memperluas kawasan E-Parking tersebut secara bertahap di berbagai lokasi di Banda Aceh.
”Selain peningkatan PAD, tujuan kita menjadikan Banda Aceh Smart City sebagai kota modern, selain itu juga dapat mengurangi kemacetan dan kesemrawutan kendaraan yang tidak beraturan. Dan juga menciptakan masyarakat kota yang tertib berlalu lintas,” tambahnya.
Kata Bakri, salah satu tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
“Kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemko juga terus berupaya mengikuti perkembangan zaman dan dinamika ekonomi global.”
“Saat ini, kemajuan teknologi dan era digitalisasi menawarkan cara untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor dan memperluas partisipasi semua segmen masyarakat dalam mendorong geliat ekonomi,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, untuk dapat bersaing dan menjadi pemenang di era ekonomi digital perlu menangkap peluang inovasi yang dapat dilakukan baik dari sektor pemerintah maupun pelaku bisnis.
