BANDA ACEH — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia mengungkapkan, realisasi investasi di Provinsi Aceh, masih rendah dan jauh dari kata maksimal.
Karena di tahun 2022 lalu, investasi di Tanah Rencong hanya Rp 6,2 triliun dan menempati urutan ke 27 dari 34 provinsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Bahlil Lahadalia secara virtual pada acara seminar nasional Sharia Economic & Investment Outlook 2023 yang digelar BSI di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (25/1).
“Jujur saya katakan investasi di Aceh itu belum maksimal pada 2022 hanya Rp 6,2 triliun atau menempati peringkat 27 dari 34 provinsi,” kata Bahlil Lahadalia.
Menteri Bahlil juga menyebutkan bila Aceh dan Papua memiliki kemiripan yang sangat kental. Otonomi khusus yang didapatkan kedua provinsi tersebut sekarang adalah hasil dari yang proses panjang, dan salah satu yang terus dikejar adalah kesejahteraan
“Kita ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia makanya sekarang kita sedang coba untuk investor dari Timur Tengah, tapi yang datang malah dari Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan Amerika, mereka-mereka ini yang malah agresif. Makanya sekarang kita sedang cari formulasi lain,” tuturnya.
“Saya akan menawarkan industri di aceh tapi keuangannya dari bank syariah, fokusnya pada hilirasi, smelter, atau yang lain dari bahan baku yang ada di Aceh,” sebut Bahlil
Menteri Investasi menyebutkan, kondisi ekonomi dunia di tahun 2023 sedang tidak baik-baik saja karena adanya banyak permasalahan seperti konflik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, pasca pandemi Covid-19, dan yang sedang panas adalah potensi konflik China-Taiwan.
Namun, lanjut Bahlil, perekonomian Indonesia memiliki harapan karena pertumbuhan di Q3/2022 pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,72 persen dan inflasi di bawah angka 6 persen.
“Kalau bisa dibilang sebenarnya ekonomi Indonesia masih baik-baik saja kalau dikelola secara baik,” tuturnya.
Menurut Bahlil, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipacu oleh investasi dalam negeri yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2020 lalu, realisasi investasi dalam negeri sudah diarahkan ke luar Pulau Jawa.
