Infoaceh.net, Jakarta — Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Aceh Ghufran Zainal Abidin mendapatkan tugas dari Fraksi PKS bergabung dengan Komisi VI.
Komisi VI DPR RI membidangi beberapa kementerian dan lembaga strategis, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
“Ini merupakan kepercayaan yang akan saya jalankan dengan maksimal dan nyata secara kinerja,” ujar Ghufran Zainal Abidin, dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).
Ghufran menjelaskan penempatan dirinya di Komisi VI merupakan tantangan sekaligus kesempatan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi Aceh dan akan memperjuangkan kepentingan Aceh, terutama institusi BPKS Sabang.
“Pasti saya akan perjuangkan kepentingan Aceh, terutama keberadaan BUMN di Aceh, termasuk BPKS Sabang yang menjadi mitra di Komisi VI,” katanya.
Ghufran menekankan pentingnya optimalisasi peran BPKS dalam pembangunan ekonomi Aceh. “Kita perlu memperluas kewenangan BPKS Sabang agar fungsi dan perannya dapat dirasakan nyata oleh masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia menambahkan selama ini, banyak pihak merasa keberadaan BPKS Sabang kurang memberikan manfaat optimal karena keterbatasan kewenangan.
“Saya akan mendorong revisi regulasi yang diperlukan untuk memperkuat posisi BPKS Sabang sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan tersebut. Ini termasuk upaya meningkatkan kewenangan dalam hal pengelolaan investasi, pengembangan infrastruktur, dan fasilitasi perdagangan,” jelas Ghufran.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Aceh, khususnya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Aceh.
“BPKS Sabang harus menjadi ujung tombak dalam menarik investasi dan mengembangkan potensi ekonomi di Sabang dan sekitarnya,” tambahnya.
