Banda Aceh — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh diminta dapat memfasilitasi komunikasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Hal tersebut dikarenakan konflik antara DPRA dan Plt Gubernur yang terus berlanjut saat ini pasca bergulirnya interpelasi anggota dewan.
“Saya mendorong agar Forkopimda aktif memfasilitasi komunikasi antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh agar konflik diantara keduanya segera selesai,” ujar Politisi Partai Nasdem Aceh, Indrani, Sabtu (3/10).
Seperti diketahui, konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh berujung pada penggunaan hak interpelasi yang kemudian jawaban interpelasi oleh Plt Gubernur Aceh ditolak seluruhnya oleh DPRA pada Selasa, 29 September lalu.
Hal tersebut membuat konflik akan terus bergulir dengan digunakannya hak konstitusi lanjutan yaitu hak angket dan atau hak menyatakan pendapat.
“Mari kita bersama mendorong agar konflik ini segera selesai. Tentunya harus melalui komunikasi yang intensif antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh.
Hal tersebut dapat terjadi dengan dorongan dari anggota Forkopimda yang lain yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh” tambahnya.
Dengan terbangunnya komunikasi intensif yang difasilitasi oleh Forkopimda diharapkan konflik akan segera berakhir.
Sehingga agenda Pemerintah Aceh dapat berjalan dan berkonsentrasi pada hal yang lebih prioritas, salah satunya penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang terus meningkat kasusnya tiap hari
“Banyak agenda prioritas yang mesti menjadi perhatian semua pihak, salah satunya pandemi Covid-19. Penanganannya mesti melalui kerja keras dan kekompakan Forkopimda.
Dan jika konflik ini terus menjadi tontonan masyarakat, maka kita yakini banyak agenda yang seharusnya dapat dilakukan akan tertinggal,” sambung Indri.
Aceh memerlukan agenda dan langkah bersama yang sinergis agar penangan Covid-19 di Aceh dapat tertangani secara maksimal dan angka penyebaran serta korban dari virus Corona segera menurun.
Selain itu banyak agenda pembangunan yang mesti dikawal bersama, termasuk salah satunya soal serapan anggaran 2020 serta agenda pembangunan di tahun 2021.
“Sumbatan komunikasi antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh sebenarnya merupakan dinamika dalam perpolitikan. Namun ketika sumbatan tersebut menjadi persoalan yang terus bergulir sehingga berdampak pada agenda pembangunan dan merugikan masyarakat yang lebih luas, maka baiknya konflik tersebut mesti segera diakhiri,” harapnya.
Dengan adanya komunikasi yang intensif antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh dan dikawal oleh Forkopimda yang lain, maka besar harapan agenda pemerintah ke depan dapat lebih berkonsentrasi kepada persoalan yang sedang di hadapi rakyat Aceh.
“Semoga konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh dapat segera berakhir,” pungkas Indri. (IA)
