JAKARTA — Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu dalam debat terakhir capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (4/2/2024) malam.
Anies menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan untuk kepentingan penerima bansos, bukan kepentingan pemberi. Ia menyinggung penyaluran bansos yang disalurkan untuk tiga bulan sekaligus.
“Bansos itu bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk pemberi. Karenanya, ia diberi sesuai dengan kebutuhan penerima,” kata Anies.
“Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini, kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sesuai kebutuhan,” sambungnya.
Menurut Anies, itu merupakan konsep dari bansos tanpa pamrih.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal data penerima bansos yang harus tepat sasaran.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan informasi pendataan yang akurat.
Mekanisme pemberian bansos juga harus melalui birokrasi agar memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran.
“Mekanisme pemberiannya melalui birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Bansos itu, harus bisa dipastikan, miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya,” tegasnya.
Jika ia terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024, maka ia akan mengadakan program bansos plus.
Anies akan meningkatkan jumlah nominal bansos dan melakukan pendataan agar masyarakat miskin yang belum mendapatkan bansos mendapatkan haknya.
Bansos plus ini, lanjut Anies, juga akan memberikan masyarakat pelatihan dan pendampingan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
“Bansos ini atas nama negara, ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos, kardusnya diberikan label ‘Dibiayai APBD DKI Jakarta’, bukan uang gubernur,” tandas dia.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan bantuan sosial (Bansos) kerap kali berisikan pelbagai produk dari perusahaan-perusahaan raksasa.
“Pengadaan Bansos itu pada satu sisi memang membantu, tapi sisi lain memberikan usaha pada usaha-usaha raksasa, karena yang diisi di situ produk-produk perusahaan raksasa. Ini harus dikoreksi,” kata Anies dalam debat terakhir Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu (4/2).
Meski begitu, Anies tak merinci perusahaan raksasa mana yang kerap mengisi isi dari Bansos tersebut.
Ia lantas mengusulkan opsi lain untuk diberikan sebagai bansos ke masyarakat, salah satunya dengan bentuk uang tunai dengan mekanisme transfer. Baginya, mekanisme ini efektif untuk mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang.
“Bila bantuan diberikan langsung dalam bentuk cash, itu bisa langsung digunakan,” Kata Anies.
Dalam kesempatan itu, Anies juga mengungkap bahwa pemberian bansos harus tepat sasaran, artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, “bukan dibagikan di pinggir jalan”.
“Tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi,” kata Anies. (IA)
