BANDA ACEH— Permasalahan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banda Aceh belum adanya kebijakan anggaran yang memadai dari Pemerintah Kota Banda Aceh.
Hal itu diungkapkan Kepala UPTD RPH Kota Banda Aceh Heriansyah SP SH MSi saat menjadi narasumber pada Podcast Lentera Umat MPU Aceh, Kamis (29/2/2024).
“Persoalan di RPH Banda Aceh saya pikir sama juga dengan di RPH Lambaro dan seluruh RPH di Aceh, belum adanya kebijakan anggaran. Bagaimana RPH ini terjaga dari ramah lingkungan kemudian terpenuhinya kesejahteraan hewan. Karena prinsip terpenuhinya kesejahteraan hewan ini adalah salah satu kewajiban yang dituntut oleh pihak otoritas peternakan Australia,” ungkapnya.
Sehingga dibutuhkan keberpihakan pemerintah terutama dari sisi anggaran agar kinerja RPH lebih maksimal dalam rangka menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
Dirinya juga mengakui 90 persen sapi yang berada di RPH Kota Banda Aceh merupakan sapi impor Australia, dimana pihak otoritas peternakan Australia menetapkan SOP proses penyembelihan sapi tersebut sejak masuk RPH hingga selesai penyembelihan.
“Nah ketentuan seperti itu berkaitan juga dengan fasilitas yang kita miliki, banyak fasilitas di RPH baik Banda Aceh maupun Lambaro kadang-kadang untuk memenuhi kesejahteraan hewan itu belum memadai,” sebutnya pada podcast yang dipandu host Deni Candra.
Podcast yang membahas tema “Fungsi dan Peran Rumah Potong Hewan Halal sebagai Sisi Hulu Penyediaan Pangan yang Halal dan Sehat” itu juga menghadirkan narasumber Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Aceh Besar Uzir SPt MSi.
Menurutnya, hingga kini pihaknya terus berupaya agar masyarakat dapat membawa hewan yang akan disembelihnya ke RPH yang berada di Pasar Lambaro, Aceh Besar.
“Memang begini kita Aceh Besar itu berjuang keras untuk menuju sebuah proses halal di RPH, tapi yang paling sangat penting hari ini adalah membangun kesadaran masyarakat, biasanya mereka itu sembelih di desa-desa, di kebun-kebun. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita halau, kita arahkan semua ke RPH, alhamdulillah hari ini suda 70 persen hewan yang di Aceh Besar itu dipotong di RPH. Tentunya ini perlu kerjasama MPU juga untuk membina,” jelasnya.
Di kesempatan itu, Wakil Ketua MPU Aceh Tgk H Hasbi Albayuni yang juga menjadi narasumber mengajak masyarakat agar membawa hewan yang hendak disembelih ke RPH yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh.
“Kita sangat menganjurkan untuk ke depannya (penyembelihan hewan) itu di RPH semua penyembelihnya dan jika tidak mungkin muat disitu, kita menganjurkan pemerintah memberikan kepada swasta untuk membuat RPH, sehingga tukang jagalnya itu profesional bisa kita bina untuk berlaku ihsan terhadap hewan,” ajak Abi Hasbi.
Menurut Abi Hasbi, Rasulullah telah menyontohkan bagaimana bersikap ihsan terhadap hewan yang hendak disembelih, di antaranya tidak mengasah pisau didepan hewan tersebut, termasuk juga tidak membentak-bentak dan menarik hewan yang akan disembelih itu.
“Ketika kita membawa hewan ke RPH itu, pemerintah telah menyediakan boks tempat pemotongan, jadi tidak ditarik-tarik hewannya, tidak dibentak-bentak, santai saja sampai disembelih,” pungkas Abi Hasbi. (IA)
