Infoaceh.net – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengingatkan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak mengambil keputusan yang dapat membebani Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait persoalan teknis yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian.
Menurutnya, para menteri sebagai pembantu presiden seharusnya mampu menyajikan kajian yang matang dan menyeluruh sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan polemik yang berujung pada keterlibatan langsung Presiden.
“Sebaiknya saya kira pembantu-pembantu presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi presiden,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu menyoroti sejumlah persoalan yang akhir-akhir ini justru harus ditangani langsung oleh Presiden Prabowo, padahal bisa saja dituntaskan di level kementerian.
Ia mencontohkan polemik konflik pertambangan nikel di Raja Ampat dan sengketa batas wilayah empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai isu yang seharusnya cukup diselesaikan secara teknis dan administratif.
“Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian,” tambahnya.
Muzani menekankan bahwa manajemen isu di internal kabinet perlu ditata dengan lebih rapi agar presiden dapat fokus pada persoalan strategis yang menyangkut kepentingan nasional dan hajat hidup rakyat banyak.
“Supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat,” tutupnya.
