Jakarta, Infoaceh.net – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimbulkan ribuan kasus keracunan pelajar di berbagai daerah terus bergulir.
Di tengah desakan evaluasi total program triliunan rupiah itu, Istana Kepresidenan justru menuai kritik keras setelah mencabut kartu identitas liputan jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia, usai ia melontarkan pertanyaan tentang MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan bahwa seorang staf Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mendatangi kantor CNN Indonesia di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam, untuk mengambil langsung kartu liputan Istana milik Diana.
“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia, 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dalam keterangan tertulis, Ahad (28/9).
Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan alasan pencabutan ID pers tersebut. CNN Indonesia, lanjutnya, telah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan.
Ia menegaskan, pertanyaan Diana terkait MBG justru relevan dengan kepentingan publik.
Tindakan BPMI Sekretariat Presiden menuai kecaman luas dari berbagai organisasi pers.
Dewan Pers melalui ketuanya, Komaruddin Hidayat, menegaskan Istana wajib menghormati kemerdekaan pers. “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik,” ujarnya.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai pertanyaan Diana masih dalam koridor etika jurnalistik. Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menegaskan pencabutan kartu liputan berpotensi menghalangi publik memperoleh informasi.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ikut mengecam. Ketua Umum PWI Akhmad Munir menyebut langkah BPMI berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat konstitusi serta UU Pers.
Forum Pemred menilai tindakan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menegaskan negara harus menjamin tidak ada penghalangan kerja jurnalistik, termasuk di Istana.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers juga bersuara. Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim mendesak agar ID pers Diana segera dikembalikan. Sementara Direktur LBH Pers Mustafa Layong menyebut penghambatan kerja jurnalistik adalah pelanggaran hukum dan demokrasi.
Di sisi lain, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB MBG di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9). Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.
Zulhas menyampaikan Presiden memerintahkan: Seluruh kasus keracunan akibat MBG diinvestigasi menyeluruh.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara.
Semua penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).
Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan untuk memantau SPPG secara berkala.
“Kami sudah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan Puskesmas di seluruh Tanah Air serta UKS agar aktif memantau penyelenggaraan MBG,” kata Zulhas.
Kemerdekaan Pers Dipertaruhkan
Kasus pencabutan ID pers CNN Indonesia ini menjadi sorotan publik karena terjadi saat program MBG tengah dikritik akibat maraknya kasus keracunan massal.
Banyak kalangan menilai, alih-alih membuka ruang dialog, tindakan BPMI justru mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UUD 1945 dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
