Aceh Timur, Infoaceh.net — Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky memimpin Rapat Validasi Data Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat dan kehilangan tempat tinggal.
Rapat berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (3/1/2026).
Rapat tersebut bertujuan memfinalisasi data sekaligus mempercepat proses perencanaan dan pembangunan Huntara agar dapat segera dilakukan, dan selesai menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.
Bupati Al-Farlaky menyampaikan, berdasarkan data sementara, bencana banjir mengakibatkan 4.558 unit rumah rusak berat atau hilang, 4.705 unit rusak sedang, serta 9.043 unit rusak ringan.
Karena itu, proses validasi data dinilai sangat penting agar pembangunan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Data harus benar-benar jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Status tanah untuk Huntara juga harus diperjelas oleh para camat agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” tegas Al-Farlaky.
Dalam rapat tersebut dibahas skema pembangunan Huntara, baik secara komunal maupun individual.
Untuk Huntara komunal, pembangunan direncanakan di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim, dan Julok.
Sementara pembangunan Huntara individual di atas lapak masing-masing warga direncanakan di Kecamatan Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Simpang Ulim, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Peureulak.
Selain Huntara, pemerintah juga menyiapkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati Huntara, dengan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan PT Adhi Karya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
PT Adhi Karya direncanakan menangani pembangunan Huntara komunal dalam satu kawasan, sementara BNPB akan menangani pembangunan Huntara individual di atas tanah milik keluarga terdampak.
“Kami hari ini merumuskan proses perencanaan pembangunan Huntara bagi korban banjir di Aceh Timur. Kita harus segera bergerak, apalagi menghadapi Ramadhan. Meski ada kendala tanah seperti di Lokop, pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik,” ujar Al-Farlaky.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen mempercepat pemulihan pascabencana dengan memastikan validitas data serta koordinasi lintas pihak berjalan optimal.
