Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelontorkan anggaran lebih dari Rp270 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 99 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
Program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi sekolah oleh satuan pendidikan penerima manfaat, yang berlangsung di Banda Aceh pada 28 hingga 31 Januari 2026.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pendidikan pascabencana di Aceh.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengatakan program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana.
“Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini memiliki anggaran lebih dari Rp270 miliar dan seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Jum’at (30/1/2026).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan segera dicairkan dan langsung ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik di lapangan.
Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh kepala sekolah bekerja sama dengan komite sekolah, dengan pengawasan ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Seluruh proses pelaksanaan pekerjaan fisik akan didampingi oleh aparat penegak hukum agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Murthalamuddin menyebutkan, secara nasional total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah di tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan longsor mencapai Rp2,4 triliun.
“Anggaran ini dialokasikan secara khusus berdasarkan perintah langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah Aceh selama ini bersikap proaktif dalam mendukung percepatan program tersebut, khususnya dalam penyediaan data serta kelengkapan dokumen administrasi yang dibutuhkan pemerintah pusat.
Ia optimistis, sekolah-sekolah dengan kategori kerusakan ringan dan sedang sudah dapat kembali melaksanakan proses pembelajaran secara normal pada semester mendatang.
“Kami optimistis semester depan sekolah-sekolah tersebut sudah dapat beroperasi normal, termasuk dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran,” katanya.
Sementara itu, untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan relokasi atau pembangunan gedung baru, Pemerintah Aceh menargetkan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun depan.
Murthalamuddin menilai langkah cepat Kemendikdasmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana, bahkan dinilai lebih responsif dibandingkan sektor lainnya.
“Semua ini dilakukan untuk memastikan pendidikan anak-anak Aceh tidak terhenti akibat bencana,” tegasnya.
Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, Dahlawi, menilai penandatanganan PKS revitalisasi sekolah menjadi momentum penting sekaligus harapan baru bagi kebangkitan pendidikan di Aceh.
“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi harapan baru bagi pemulihan pendidikan Aceh. Program ini tidak hanya memulihkan sarana pendidikan, tetapi juga membuka peluang mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Aceh,” ujar Dahlawi.
Ia mengungkapkan, bencana yang terjadi sebelumnya menyebabkan hampir seluruh SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Aceh mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar, termasuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Dahlawi menegaskan, program revitalisasi sekolah ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap daerah terdampak bencana, khususnya di sektor pendidikan.
“Revitalisasi ini membawa harapan baru. Kami berharap pendidikan Aceh segera pulih dan ke depan dapat lebih maju serta setara dengan daerah lain di Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan revitalisasi, sehingga sekolah dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat pendidikan sekaligus penggerak pemulihan ekonomi masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Program revitalisasi sekolah terdampak bencana ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan Aceh, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak dasar pendidikan anak-anak di tengah situasi darurat dan pemulihan pascabencana.
