Banda Aceh, Infoaceh.net — Upaya memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga pendidik terus didorong Pemerintah Aceh.
Hal itu mengemuka dalam pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal bagi guru yang digelar Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Aula Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Jumat (17/4/2026).
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh Murthalamuddin, menegaskan pentingnya kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khusus guru sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi pendidik.
Menurutnya, guru kerap berada dalam posisi rentan ketika menghadapi persoalan hukum di lingkungan sekolah.
“Guru harus berani dan tidak merasa sendiri. Karena itu, kita butuh wadah perlindungan hukum yang fokus mendampingi guru,” ujarnya.
Ia menilai, kolaborasi antara organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan lembaga advokasi menjadi langkah strategis untuk merealisasikan gagasan tersebut.
Dengan adanya LBH khusus, guru diharapkan memiliki akses pendampingan hukum yang cepat dan tepat.
Dalam kesempatan itu, Murthalamuddin juga mengingatkan kembali hakikat pendidikan sebagai bentuk pengabdian, bukan aktivitas yang berorientasi keuntungan ekonomi.
“Sekolah bukan tempat mencari keuntungan. Tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa dan membentuk karakter mereka,” tegasnya.
Melalui diklat paralegal ini, para peserta dibekali pemahaman dasar hukum agar mampu menyikapi berbagai persoalan di sekolah secara proporsional.
Ia menekankan bahwa pemahaman hukum akan membantu guru menjalankan tugas secara profesional tanpa rasa takut.
“Kalau guru memahami aturan, maka setiap tindakan akan terukur dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan disiplin di sekolah yang harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, termasuk dari sisi hukum dan perlindungan hak anak.
Murthalamuddin mengapresiasi langkah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang telah menginisiasi pelatihan ini. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada tataran teori, tetapi mampu melahirkan gerakan nyata untuk memperkuat posisi guru di Aceh.
“Harapan kita, dari sini lahir LBH Guru Aceh yang benar-benar hadir untuk melindungi dan mendampingi para guru,” katanya.
Kegiatan yang berlangsung hingga 19 April 2026 ini diikuti berbagai unsur pendidikan dan turut dihadiri Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh M. Nasir Djamil, Ketua YARA Safaruddin, serta perwakilan instansi pemerintah dan praktisi pendidikan lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan hukum bagi guru, sehingga kualitas pendidikan di Aceh dapat terus meningkat.
