Banda Aceh, Infoaceh.net – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) secara resmi menyurati Presiden RI Prabowo Subianto untuk meminta peninjauan kembali kebijakan pengembangan Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama adalah besaran bagi hasil gas untuk Aceh yang hanya sebesar 4 persen, sementara untuk minyak sebesar 6 persen, sebagaimana tercantum dalam Plan of Development (PoD) I.
Pemerintah Aceh menilai skema tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi daerah penghasil.
Karena itu, Mualem meminta Presiden Prabowo mengarahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar meninjau kembali persetujuan PoD I yang telah diterbitkan.
Informasi yang diperoleh Infoaceh.net, Senin (6/7/2026), menyebutkan surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.
Surat tersebut berperihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja South Andaman.
Langkah Mualem merupakan respons atas surat Menteri ESDM Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tanggal 9 Maret 2026 yang menyetujui pengembangan Lapangan Tangkulo dengan konsep pengolahan gas menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) atau fasilitas produksi terapung di laut.
Sebelum surat dikirim kepada Presiden, Mualem meminta jajarannya melakukan kajian komprehensif terhadap dokumen PoD tersebut. Kajian itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, bersama akademisi, pakar migas, unsur pemerintah, dan para pemangku kepentingan pada 25 Juni 2026.
Hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi empat usulan strategis yang disampaikan kepada Presiden.
Poin pertama, Pemerintah Aceh meminta peninjauan kembali skema bagi hasil migas. Pemerintah Aceh menilai porsi bagi hasil sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak masih terlalu kecil sehingga perlu dirasionalisasi agar lebih berpihak kepada kepentingan nasional sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi Aceh sebagai daerah penghasil.
Poin kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas dari Lapangan Tangkulo diolah di darat (onshore), bukan melalui fasilitas FPSO di tengah laut. Lokasi yang diusulkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, yang dinilai masih memiliki infrastruktur eks PT Arun NGL yang siap dimanfaatkan.
Menurut Pemerintah Aceh, pengolahan di KEK Arun akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan pengolahan di laut.
Selain menghidupkan kembali kawasan industri Arun, kebijakan tersebut diyakini mampu menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong tumbuhnya industri hilir berbasis gas.
Poin ketiga, Mualem meminta Presiden Prabowo mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman, sehingga desain pengembangan proyek dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Aceh dan Indonesia.
Sedangkan poin keempat adalah permintaan alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh, sehingga sebagian produksi dari Blok Andaman dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah sekaligus mendukung pengembangan industri lokal.
Blok Andaman merupakan salah satu kawasan migas paling prospektif di Indonesia. Terdapat enam wilayah kerja utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Lapangan Tangkulo diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sales Agreement (GSA) kepada PLN, sementara sisanya masih membuka peluang besar untuk memasok kebutuhan berbagai industri di Aceh.
Selain gas alam, lapangan tersebut juga diproyeksikan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Kondensat itu dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti nafta, kerosin, gasoline, hingga bahan baku industri petrokimia.
Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi.
Pemerintah Aceh menilai pengembangan Blok Andaman tidak seharusnya hanya berorientasi pada produksi dan ekspor gas, tetapi juga harus menjadi momentum membangun industri hilir di Aceh.
Dengan pengolahan dilakukan di darat dan adanya alokasi gas untuk daerah, manfaat ekonomi diyakini akan jauh lebih besar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta bertambahnya penerimaan daerah.
Kini, keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Respons pemerintah pusat terhadap surat Gubernur Aceh tersebut akan menjadi penentu arah pengembangan salah satu proyek migas terbesar di Indonesia.
Sekaligus menentukan sejauh mana kekayaan alam Blok Andaman mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.
