Umum

Di Tengah Efisiensi dan Bencana Aceh-Sumatra, Renovasi Pendopo Wali Nanggroe Hampir Rp7 Miliar Tuai Sorotan

Banda Aceh, Infoaceh.net – Di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah dan meningkatnya kebutuhan penanganan bencana di wilayah Aceh dan Sumatra, alokasi anggaran hampir Rp7 miliar untuk renovasi kompleks Pendopo Lembaga Wali Nanggroe menjadi perhatian publik.

Penelusuran Infoaceh.net terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 menunjukkan paket terbesar berupa renovasi Gedung Pendopo senilai Rp4 miliar melalui mekanisme e-purchasing.

ADVERTISMENT
Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia ke-81

Selain itu, terdapat renovasi gedung mess sebesar Rp2,5 miliar beserta sejumlah paket pendukung seperti jasa pengawasan, perencanaan, dan rehabilitasi fasilitas lainnya.

Baca Juga:  Disdukcapil Jemput Bola ke Peunayong, 37 Warga Aktifkan Identitas Kependudukan Digital

Secara keseluruhan, nilai paket yang berkaitan dengan renovasi kompleks tersebut mencapai sekitar Rp6,99 miliar.

Besarnya anggaran tersebut menjadi bahan diskusi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah.

Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik tertuju pada upaya efisiensi belanja negara maupun daerah, sementara sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra juga menghadapi bencana yang membutuhkan respons cepat, mulai dari penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.

Dalam konteks tersebut, sejumlah kalangan menilai setiap belanja pemerintah bernilai besar perlu disertai penjelasan yang terbuka mengenai urgensi, kondisi bangunan yang direnovasi, ruang lingkup pekerjaan, serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat setelah proyek selesai.

Baca Juga:  Kausar Hanum Ditunjuk Jadi Plh Kepala Inspektorat Aceh Usai Abdullah Dicopot

Dokumen pengadaan menunjukkan pekerjaan utama menggunakan mekanisme e-purchasing, sedangkan paket pendukung dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat memahami dasar pengambilan kebijakan anggaran, terutama ketika pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan memperkuat pelayanan publik, penanggulangan bencana, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Artikel Terkait