Banda Aceh, Infoaceh.net – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh memperkuat sinergi dalam upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Aceh.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan ke Kantor Wilayah DJBC Aceh, Kamis (9/7/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di daerah yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional tersebut.
Dalam kunjungan itu, Kapolda Aceh didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh Kombes Pol Shobarmen.
Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh M. Rizki Baidillah bersama jajaran, yakni Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Banda Aceh.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi antara Polda Aceh dan DJBC Aceh sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.
“Silaturahmi ini dilaksanakan dalam rangka mempererat sinergitas dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Aceh,” ujar Joko.
Menurutnya, hubungan yang semakin erat diharapkan mampu memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi antara kedua institusi dalam menjalankan tugas masing-masing.
Ia menjelaskan, penguatan sinergi tersebut mencakup pertukaran informasi, peningkatan pengawasan, hingga langkah-langkah penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai agar dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, kerja sama Polda Aceh dan DJBC Aceh juga diarahkan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan barang ilegal maupun peredaran gelap narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di Aceh.
Joko menegaskan, koordinasi yang semakin kuat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas berbagai operasi penegakan hukum, sehingga mampu memberikan dampak nyata dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Aceh.
“Melalui koordinasi yang semakin kuat, diharapkan berbagai upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan optimal guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Aceh,” pungkasnya.
