Banda Aceh, Infoaceh.net – Di tengah upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, persoalan mahalnya harga material bangunan kembali menjadi sorotan.
Salah satunya harga semen yang disebut yang melambung tinggi mencapai sekitar Rp120.000 per sak.
Ironisnya, semen tersebut diproduksi di Aceh dengan lokasi pabrik di Lhoknga, Aceh Besar.
Kondisi itu dipertanyakan Bupati Aceh Besar Muharram Idris atau Syech Muharram karena tingginya harga semen berpotensi menambah beban masyarakat yang sedang melakukan pembangunan dan perbaikan pascabencana.
Sorotan tersebut disampaikan Syech Muharram saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh Tahun 2026, dengan agenda pembahasan sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jum’at (7/8/2026).
Dalam forum tersebut, Syech Muharram meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Aceh Besar. Menurutnya, persoalan pascabencana di daerah tidak hanya berkaitan dengan kerusakan rumah atau bangunan, tetapi juga menyangkut fasilitas pendukung kehidupan masyarakat, termasuk jaringan irigasi dan sektor pertanian.
“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tetapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.
Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan kawasan pertanian produktif yang cukup luas. Syech Muharram menyebut terdapat sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif di wilayah tersebut.
Dari luasan itu, sekitar 55 persen memiliki jaringan irigasi, sedangkan sekitar 45 persen lainnya merupakan lahan sawah yang mengandalkan tadah hujan.
Kerusakan maupun terganggunya sistem pengairan, menurutnya, dapat berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. Kondisi tersebut menjadi semakin serius karena Aceh Besar saat ini juga menghadapi ancaman kekeringan.
Pemkab Aceh Besar telah menetapkan status siaga kekeringan setelah lebih dari 2.000 hektare lahan sawah terdampak. Lahan tersebut tersebar di 19 dari 23 kecamatan.
“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah, termasuk memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian tetap terpenuhi, terutama pada wilayah yang jaringan irigasinya mengalami gangguan.
Selain kerusakan jaringan irigasi dan kekeringan, Aceh Besar juga masih menghadapi ancaman bencana angin kencang.
Syech Muharram mengatakan Pemkab Aceh Besar telah menetapkan status siaga bencana angin kencang. Hingga Kamis (6/8/2026) sore, tercatat sekitar 20 kasus dampak angin kencang.
Kejadian tersebut antara lain berupa pohon tumbang yang menutup badan jalan, pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik, serta kerusakan atap rumah dan bangunan masyarakat.
Sejumlah dayah di Aceh Besar juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat terjangan angin.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan rehabilitasi dan perbaikan fasilitas masyarakat semakin meningkat.
Semen Diproduksi di Aceh, Mengapa Mahal?
Di tengah kebutuhan rehabilitasi yang terus meningkat, Syech Muharram kemudian menyoroti persoalan harga semen.
Ia menyebut harga semen di Aceh saat ini dapat mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Menurutnya, harga tersebut cukup membebani masyarakat, terlebih kebutuhan semen meningkat seiring pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pascabencana.
Yang menjadi pertanyaan, kata Syech Muharram, semen tersebut diproduksi di Aceh.
“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi distribusi dan kebijakan harga semen sehingga masyarakat Aceh tidak harus membeli material tersebut dengan harga lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Syech Muharram bahkan menyampaikan kritik dengan perumpamaan yang cukup tajam.
“Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaan pemerintah daerah terhadap kondisi harga semen yang dinilai tidak mencerminkan posisi Aceh sebagai salah satu daerah penghasil semen.
Jangan Sampai Harga Material Hambat Pemulihan
Menurut Syech Muharram, persoalan harga material harus menjadi bagian dari perhatian dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sebab, pemulihan tidak hanya membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, tetapi juga membutuhkan ketersediaan material dengan harga yang terjangkau.
Jika harga semen dan material konstruksi lainnya tinggi, masyarakat yang harus memperbaiki rumah maupun fasilitas usaha akan menghadapi beban tambahan.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat melihat persoalan Aceh Besar secara lebih proporsional, termasuk memastikan dukungan terhadap sektor pertanian, irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” katanya.
Ia berharap dukungan anggaran pemerintah pusat dapat diarahkan secara tepat untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan.
Sementara itu, Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh Dr Safrizal ZA MSi yang memandu FGD tersebut menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait.
Menurut Safrizal, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” ujar Safrizal.
FGD tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat proses pemulihan Aceh pascabencana, khususnya pada sektor yang berhubungan langsung dengan kehidupan dan perekonomian masyarakat.
Bagi Aceh Besar, persoalan pemulihan kini tidak hanya soal memperbaiki kerusakan akibat bencana. Ketersediaan air, kondisi jaringan irigasi, ancaman kekeringan, bencana angin kencang hingga harga material bangunan menjadi rangkaian persoalan yang saling berkaitan.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang meningkat, keluhan mengenai harga semen juga menambah daftar pekerjaan rumah pemerintah.
Semen yang diproduksi di Aceh semestinya dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mendukung pembangunan daerah. Namun ketika masyarakat justru harus membayar dengan harga yang disebut mencapai Rp120.000 per sak, pemerintah dituntut menjelaskan persoalan pada mata rantai distribusi dan tata niaganya.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan sekadar mengapa semen mahal, tetapi juga mengapa masyarakat di daerah penghasil harus membeli semen dengan harga yang dinilai lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Bagi Syech Muharram, kondisi tersebut menjadi gambaran ketimpangan yang perlu segera dievaluasi agar pemulihan pascabencana tidak semakin terbebani oleh mahalnya material pembangunan.
“Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri.”
