SABANG, Infoaceh.net – Di tengah pengakuan manajemen bahwa BPJS Kesehatan menghadapi defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan, penggunaan anggaran untuk berbagai kegiatan seremonial di Kota Sabang mulai menuai sorotan.
Kondisi tersebut dinilai kontradiktif. Ketika lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional mengaku harus menanggung selisih besar antara pembayaran layanan kesehatan dan penerimaan iuran, sejumlah kegiatan di Sabang justru terkesan mengedepankan seremoni dan pencitraan.
Sorotan itu mengarah pada pembangunan sebuah monumen yang dinilai memiliki kualitas pengerjaan buruk, serta kegiatan peresmian Taman Budaya Gotong Royong dan Fun Run yang turut menghadirkan sejumlah pejabat BPJS Kesehatan ke Kota Sabang.
Berbagai rangkaian kegiatan tersebut tentu membutuhkan anggaran, mulai dari pembangunan fasilitas, penyelenggaraan acara, mobilisasi pejabat hingga kebutuhan pendukung lainnya.
Persoalannya, publik berhak mempertanyakan: seberapa besar anggaran yang digelontorkan dan apa urgensinya di tengah kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang disebut mengalami defisit setiap bulan?
Kritik semakin menguat karena taman yang diresmikan tersebut berada di kawasan depan Kantor Wali Kota Sabang dan secara kasat mata dinilai belum menunjukkan kualitas pembangunan yang sebanding dengan penggunaan anggaran untuk sebuah program lembaga berskala nasional.
Penggunaan anggaran publik semestinya tidak hanya diukur dari terlaksananya sebuah kegiatan atau berdirinya sebuah monumen.
Lebih jauh, harus ada transparansi mengenai besaran anggaran, sumber pembiayaan, tujuan kegiatan, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat. Apalagi, persoalan defisit BPJS Kesehatan bukan angka kecil.
Direktur BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito Prihati, sebagaimana dilansir Kompas.com, menyebut BPJS Kesehatan melakukan sekitar dua juta transaksi kesehatan setiap hari dengan pembayaran mencapai sekitar Rp500 miliar per hari atau sekitar Rp16–16,5 triliun per bulan.
Sementara penerimaan iuran disebut hanya sekitar Rp14 triliun per bulan. “Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun,” ujar Prihati.
Pernyataan tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi terhadap setiap penggunaan anggaran. Efisiensi bukan sekadar slogan, tetapi harus terlihat dalam setiap rupiah yang dibelanjakan.
Jangan sampai masyarakat diminta memahami kondisi keuangan BPJS Kesehatan, sementara di sisi lain anggaran justru terserap untuk kegiatan yang manfaat langsungnya bagi peserta JKN masih patut dipertanyakan.
Yang menjadi persoalan bukan sekadar adanya kegiatan di Sabang. Persoalan utamanya adalah akuntabilitas dan kepatutan penggunaan anggaran.
Jika memang kegiatan tersebut memiliki manfaat strategis bagi masyarakat dan mendukung program BPJS Kesehatan, maka pihak BPJS semestinya mampu menjelaskan secara terbuka dasar pelaksanaan, nilai anggaran, mekanisme pengadaan, serta indikator keberhasilannya.
Namun hingga berita ini diturunkan, Humas BPJS Kesehatan Banda Aceh, Rifqah Sesarina, belum memberikan jawaban atas konfirmasi wartawan.
Konfirmasi dilayangkan pada Jum’at (21/8/2026). Pesan WhatsApp tersebut telah tersampaikan, ditandai dengan dua tanda centang pada aplikasi WhatsApp, namun belum mendapatkan respons.
Sikap diam tersebut justru membuka ruang pertanyaan baru. Jika penggunaan anggaran tersebut memang wajar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengapa pertanyaan publik tidak segera dijawab?
