SUMUT, Infoaceh.net – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Binjai–Langsa sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antara Sumatera Utara dan Aceh.
Percepatan tersebut menjadi perhatian pemerintah setelah Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Hutama Karya (Persero), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas sejumlah kendala pembangunan ruas tersebut.
Rapat koordinasi berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Senin (21/9/2026), dengan fokus antara lain pada penyelesaian persoalan pengadaan tanah di koridor Binjai–Pangkalan Brandan.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman dalam rapat tersebut meminta agar seksi Binjai–Pangkalan Brandan dapat beroperasi penuh dan memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Target tersebut menjadi penting karena periode Nataru biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat dan arus kendaraan antardaerah.
Karena itu, kesiapan infrastruktur tidak hanya menyangkut penyelesaian fisik, tetapi juga aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.
Pengadaan Tanah Jadi Salah Satu Kendala
Dalam pertemuan tersebut, salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pengadaan tanah pada koridor Binjai–Pangkalan Brandan, khususnya di lokasi akses Pangkalan Brandan.
Persoalan pertanahan perlu segera diselesaikan agar pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan secara optimal dan memenuhi ketentuan teknis pembangunan jalan tol.
Pemberitaan terkait rapat tersebut juga menyebut masih terdapat persoalan administrasi pertanahan yang perlu dituntaskan sebelum pengoperasian penuh.
Salah satu isu yang dibahas berkaitan dengan peralihan hak atau transaksi jual-beli bidang tanah yang telah masuk dalam Surat Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan jalan tol.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Hutama Karya menjadi bagian penting dalam mengejar target penyelesaian.
Dudung menegaskan bahwa pembangunan JTTS memiliki arti lebih luas daripada sekadar membangun jalan bebas hambatan.
Menurutnya, jaringan tol tersebut diharapkan menjadi bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi dengan menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, perkebunan dan pariwisata di Pulau Sumatera.
Pemerintah juga menekankan agar pembangunan infrastruktur memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional serta meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Posisi JTTS sebagai jaringan transportasi utama di Sumatera membuat percepatan pembangunan ruas Binjai–Langsa memiliki arti strategis bagi wilayah utara pulau tersebut.
Dari Binjai Menuju Aceh
Ruas Binjai–Langsa direncanakan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer.
Jalan tol tersebut terbagi menjadi lima seksi, yaitu: Seksi 1 Binjai–Stabat, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura, Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan, Seksi 4 Pangkalan Brandan–Kuala Simpang dan Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa.
Dari keseluruhan koridor tersebut, sekitar 57,5 kilometer hingga Pangkalan Brandan telah beroperasi. Sementara pembangunan dan persiapan kelanjutan menuju Kuala Simpang dan Langsa masih menjadi bagian dari tahapan pengembangan konektivitas JTTS menuju Aceh.
Dengan demikian, target pengoperasian penuh yang disampaikan KSP sebelum Nataru 2026/2027 terutama berkaitan dengan seksi Binjai–Pangkalan Brandan, bukan berarti seluruh koridor Binjai–Langsa sepanjang 130,7 kilometer telah tersambung dan beroperasi.
Selain membahas persoalan pada koridor Binjai–Pangkalan Brandan, pemerintah turut membicarakan kelanjutan pembangunan ruas Pangkalan Brandan–Langsa.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan meminta dukungan KSP untuk mempercepat kelanjutan pembangunan ruas tersebut.
Dukungan lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar persoalan yang berkaitan dengan pembangunan, administrasi, pertanahan dan aspek teknis dapat ditangani secara terpadu.
Jika jaringan tersebut nantinya tersambung hingga Langsa, maka Sumatera Utara dan Aceh akan memiliki konektivitas jalan tol yang lebih terintegrasi.
Bagi masyarakat Aceh, khususnya wilayah Aceh bagian timur, konektivitas tersebut dapat membuka akses yang lebih cepat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Utara.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menangani berbagai kendala di lapangan.
Koordinasi tersebut mencakup persoalan administrasi maupun pengadaan tanah, termasuk kondisi di sekitar akses Pangkalan Brandan.
“Terkait kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar penyelesaian konstruksi di lokasi tersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan.
Hutama Karya menilai sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Selain fungsi transportasi dan ekonomi, JTTS juga memiliki pengalaman digunakan untuk mendukung masyarakat ketika terjadi gangguan pada jalur transportasi arteri.
Dalam rapat tersebut, Dudung menyinggung pengalaman saat bencana banjir besar melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Sejumlah bagian jalan tol dan area rest area saat itu digunakan untuk membantu masyarakat serta mendukung distribusi logistik ketika sejumlah jalan arteri terdampak banjir.
Dudung menyebut posisi badan jalan tol yang relatif lebih tinggi dari wilayah sekitarnya membuat infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat perlindungan. Jalur tol juga dapat menjadi akses bagi kendaraan pengangkut bantuan dan kebutuhan darurat ketika jalur utama terganggu.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa fungsi infrastruktur jalan dapat melampaui kepentingan mobilitas normal, terutama ketika terjadi kondisi darurat.
Pembangunan Tol Binjai–Langsa menjadi salah satu proyek penting dalam memperkuat jaringan transportasi darat di kawasan utara Sumatera.
Apabila konektivitas tersebut tersambung hingga Langsa, masyarakat dan pelaku usaha di Aceh akan memiliki akses yang lebih terintegrasi ke jaringan tol Sumatera Utara.
Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga sektor logistik dan distribusi barang.
Konektivitas yang lebih baik dapat mempermudah pergerakan barang dan jasa, membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat hubungan ekonomi antara wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Namun, percepatan tersebut tetap bergantung pada penyelesaian berbagai persoalan yang masih tersisa, terutama pengadaan tanah dan pemenuhan seluruh persyaratan teknis.
Target sebelum Nataru 2026/2027 kini menjadi salah satu tenggat penting bagi pemerintah dan Hutama Karya untuk memastikan seksi Binjai–Pangkalan Brandan benar-benar siap digunakan secara penuh dan memenuhi standar keselamatan jalan tol.
Sementara itu, pembangunan menuju Kuala Simpang hingga Langsa menjadi pekerjaan lanjutan yang akan menentukan terwujudnya konektivitas tol secara utuh antara Sumatera Utara dan Aceh.
Dengan panjang rencana sekitar 130,7 kilometer, Tol Binjai–Langsa pada akhirnya diharapkan menjadi salah satu mata rantai penting JTTS di bagian utara Pulau Sumatera, sekaligus memperkuat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas provinsi.
