JAKARTA, Infoaceh.net – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mengkritik kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Ia menilai keputusan tersebut seharusnya menjadi kewenangan guru, bukan kepala daerah.
“Guru adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan karakteristik siswanya. Karena itu, keputusan untuk memberikan PR atau tidak seharusnya diserahkan kepada guru, bukan dibatasi secara sepihak oleh kepala daerah,” ujar Lalu Ari, Rabu, 11 Juni 2025.
Legislator dari Dapil NTB II itu menjelaskan bahwa pendidikan bersifat kontekstual dan strategi seperti PR masih relevan bagi sejumlah siswa untuk menguatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran.
“Tidak semua siswa punya kondisi belajar yang sama di rumah. Ada yang butuh penguatan lewat PR, ada juga yang tidak. Di sinilah pentingnya diskresi guru dalam menentukan metode belajar yang paling sesuai,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun niat menciptakan suasana belajar menyenangkan patut diapresiasi, kebijakan pendidikan seharusnya tidak mengabaikan prinsip-prinsip pedagogis serta profesionalitas tenaga pengajar.
“Kami di Komisi X mendukung inovasi dalam dunia pendidikan, tapi inovasi itu harus tetap berpijak pada keilmuan dan masukan para praktisi pendidikan. Jangan sampai kebijakan populis justru mengebiri otonomi profesional guru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lalu mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memberikan pedoman yang jelas soal batasan kebijakan kepala daerah dalam mengatur sistem pendidikan.
Tak hanya soal PR, ia juga mengkritik wacana masuk sekolah pukul 06.30 yang diberlakukan di Jawa Barat. Menurutnya, hal itu seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kemendikdasmen agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku secara nasional.
“Sebaiknya dikomunikasikan dengan Kemendikdasmen, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan tidak ada aturan yang ditabrak,” pungkas Ketua DPW PKB NTB itu.
