Infoaceh.net – Pernyataan kontroversial kembali mengguncang jagat maya. Kali ini datang dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi “memenuhi syarat untuk menjadi nabi”. Ucapan tersebut sontak memicu badai kritik di media sosial, bahkan dituding sebagai bentuk penistaan agama.Dedy Nur, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi PSI Bali, menyampaikan pernyataan itu melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya, @DedyNurPalakka, pada Senin (9/6/2025). Ia memuji Jokowi sebagai sosok yang sangat dekat dengan rakyat, bahkan menyebut sang mantan presiden memiliki kualitas moral dan kepemimpinan yang layak disandingkan dengan para nabi.
“Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu rakyat,” tulis Dedy dalam cuitannya.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas sindiran pengguna X @jhonsitorus_19, yang mengkritik dukungan Dedy terhadap Jokowi secara berlebihan. Namun alih-alih meredakan polemik, Dedy justru menegaskan bahwa penilaiannya terhadap Jokowi adalah bagian dari ruang gagasan dan kebebasan berpikir.
“Tidak ada yang berlebihan dalam ruang idea, bro Jhon,” balas Dedy.
Simbolik atau Penistaan?
Respons publik tak tertahan. Cuitan Dedy langsung menjadi viral dan menuai kecaman. Beberapa netizen menilai Dedy telah melecehkan nilai-nilai keagamaan.
“Jokowi itu pembohong, pengkhianat, dan ingkar janji. Disebut memenuhi syarat sebagai nabi? Itu bukan cuma menjilat, tapi menghina Tuhan,” tulis akun @ch_chotimah2.
Tak hanya warganet biasa, peneliti media dan Politik Buni Yani turut angkat suara. Ia menilai ucapan Dedy sebagai bentuk penistaan agama yang membahayakan.
“Hanya orang bodoh yang menyamakan manusia zalim dengan nabi. Jangankan jadi nabi, jadi camat saja Jokowi tidak layak,” kata Buni dalam unggahan Facebook-nya, Rabu (11/6/2025).
Buni bahkan mengutip pendapat pakar otonomi daerah Prof. Ryaas Rasyid yang menyebut Jokowi tak memenuhi kapasitas untuk jabatan publik yang lebih rendah sekalipun.
