Infoaceh.net – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil berpindah ke wilayah Sumatera Utara (Sumut) lewat Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025, terus menyulut polemik tajam di tengah publik. Kekecewaan dan kemarahan masyarakat Aceh menyeruak ke permukaan. Di media sosial, tudingan pun bermunculan, menyasar pihak-pihak yang dianggap berada di balik kebijakan kontroversial itu.
Salah satu yang disorot tajam adalah kelompok yang dikenal sebagai “Genk Solo”, sebutan untuk lingkaran dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Nama Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menko Marves yang juga dikenal sebagai tangan kanan Jokowi, ikut terseret dalam pusaran kecurigaan publik.
Sebuah video lama yang diunggah akun Instagram @tetapindonesia1 pada Rabu, 11 Juni 2025, menjadi pemantik baru. Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, terlihat Luhut tengah berbicara dalam rapat dengan DPR. Diduga, video tersebut direkam pada pertengahan 2022 saat Luhut masih menjabat Menko Marves.
Dalam cuplikan tersebut, Luhut menceritakan pertemuannya dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed yang menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di Indonesia. Sang investor, kata Luhut, disebut tidak ingin berinvestasi di darat karena masih ada “tindakan-tindakan keras”. Luhut pun mengarahkan agar investasi dilakukan di wilayah Singkil, Aceh.
“Mengenai Aceh ini lebih hebat dari bapak loh pak, saya bicara langsung dengan Mohammed bin Zayed, sekarang presidennya United Emirates Arab, dia sampai bilang ‘General Luhut, tell me where I can invest’, Sabang atau dia tidak mau di darat, jangan di darat lah, karena masih ada tindakan-tindakan keras, akhirnya saya taruh di Singkil itu, saya ke Singkil biar bapak tahu, saya pergi ke pulaunya pak,” kata Luhut dalam video itu sambil tertawa.
Video tersebut disertai tulisan: “DARI SINILAH PROSES PELEPASAN ACEH SINGKIL BERAWAL DIMASA JOKOWI. DISINI JADI FAHAM, BOBBY JD GUBERNUR LALU TITO MENGEKSEKUSI MEMISAHKAN 4 PULAU UNTUK MASUK KE WILAYAH SUMUT”.
Unggahan itu langsung disambut gelombang komentar tajam dari netizen. Sebagian besar menilai keputusan tersebut adalah bentuk kesewenangan dan penghinaan terhadap rakyat Aceh yang masih menyimpan trauma panjang akibat konflik bersenjata di masa lalu.
“Masyarakat Aceh masih trauma dari konflik panjang, kepercayaan masyarakat Aceh dengan pemerintah belum sepenuhnya pulih. Kini muncul kebijakan sepihak yang melukai masyarakat Aceh. Kacau sih jika kebijakan negara orientasinya hanya cuan. Khawatir picu perang saudara,” tulis akun tersebut.
Komentar-komentar pedas lainnya pun bermunculan. Akun @pujiprayogo1981 menyebut Luhut sebagai “oknum yang paling bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini”. Sementara akun @angkasaarifin menegaskan bahwa “ini pelaku utamanya… maka hanya rakyat yang bisa bergerak. Rakyat Aceh bergerak.”
Akun lain seperti @mak.ir_mik.ir juga tak kalah keras menyatakan penolakannya terhadap dalih investasi. “Niat banget yang dicari duit… kami gak butuh duit hasil pengrusakan alam… jangan jual nama rakyat untuk cari keuntungan pribadi…”
Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut telah disukai oleh lebih dari 500 akun dan terus menyebar luas di jagat maya. Warga net pun semakin geram karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Mendagri Tito Karnavian untuk meluruskan atau mengklarifikasi alasan pemindahan wilayah tersebut.
Gelombang kekecewaan terhadap Jakarta semakin membesar. Sentimen anti-pemerintah pusat kembali menguat di Aceh. Warganet menilai keputusan pemindahan empat pulau ini tidak melalui proses konsultasi publik yang transparan, apalagi melibatkan masyarakat Aceh yang terdampak langsung.
Kini, publik Aceh menunggu langkah tegas dari para wakil rakyat dan tokoh adat serta ulama. Sebab bagi rakyat Aceh, soal tanah bukan sekadar peta administratif, tapi bagian dari marwah dan harga diri. Dan jika ini diabaikan, bukan mustahil, luka lama bisa berdarah kembali.
