Banda Aceh, Infoaceh.net — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengundang seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh dalam sebuah pertemuan penting untuk membahas persoalan sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), khususnya menyangkut kepemilikan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Pertemuan tersebut berlangsung di restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jum’at malam, 13 Juni 2025.
Mualem memimpin langsung diskusi yang bertujuan membangun kekuatan politik bersama demi memperjuangkan hak Aceh atas empat pulau yang secara historis dianggap sebagai bagian dari Tanah Rencong.
Namun, dari 13 anggota DPR RI asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI asal Aceh, hanya enam orang yang hadir.
Sementara tujuh anggota DPR RI lainnya tidak memenuhi undangan tanpa keterangan resmi yang disampaikan ke publik.
Ke-7 Anggota DPR RI yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut adalah Nazaruddin Dek Gam (Fraksi PAN), Muslim Ayub (NasDem), Irsan Sosiawan (NasDem), Samsul Bahri Tiyong (Golkar), Teuku Zulkarnaini (Golkar), Ghufran Zainal Abidin (PKS) dan Jamaluddin Idham (PDIP)
Sementara enam Anggota DPR RI asal Aceh yang hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Mualem yaitu: Ruslan Daud (PKB), Irmawan (PKB), HT Ibrahim (Demokrat), M Nasir Djamil (PKS), TA Khalid (Gerindra) dan Ilham Pangestu (Golkar)
Pertemuan tersebut juga dihadiri secara lengkap oleh empat anggota DPD RI asal Aceh. Mereka adalah: H. Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, Azhari Cagee, Darwati A. Gani dan Tgk. Ahmada
Selain para wakil rakyat di Senayan, pertemuan juga diikuti oleh sejumlah tokoh penting di Aceh, antara lain Ketua DPRA Partai Aceh Zulfadli, sejumlah anggota DPRA, Plt. Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk. H. Faisal Ali, serta Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Mujiburrahman.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa sengketa empat pulau ini bukan semata soal tapal batas, tetapi menyangkut identitas, kedaulatan, dan harga diri masyarakat Aceh.
Ia berharap seluruh wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Aceh di pusat dapat bersatu dalam satu suara untuk memperjuangkan hak daerah yang telah tercatat dalam sejarah dan dokumen penting, termasuk dalam butir-butir MoU Helsinki.
“Ini bukan masalah kecil. Ini menyangkut tanah yang sudah menjadi bagian dari sejarah Aceh sejak sebelum kemerdekaan. Kita tidak bisa diam melihat wilayah kita dicaplok secara administratif begitu saja,” ujar Mualem dalam forum tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan konstitusional dan diplomatik, serta meminta agar seluruh anggota DPR dan DPD RI asal Aceh mengawal isu ini hingga tuntas melalui jalur hukum dan legislatif.
Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama dari peserta yang hadir untuk membentuk tim khusus yang akan mengumpulkan bukti sejarah, peta, serta dokumen hukum yang menguatkan klaim Aceh terhadap empat pulau tersebut.
Namun absennya tujuh anggota DPR RI dalam pertemuan strategis ini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. Banyak pihak berharap agar seluruh wakil rakyat dapat menempatkan kepentingan Aceh di atas segala pertimbangan politik atau pribadi.
