Banda Aceh — Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin bersama tim pemantau Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI mengunjungi Provinsi Aceh untuk melihat dari dekat penggunaan dana Otsus di daerah berjuluk Serambi Mekkah. Ini sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi DPR RI dalam menjalankan pengawasan, sehingga dana Otsus sesuai peruntukannya.
Hal ini disampaikan Azis Syamsuddin di Banda Aceh, Aceh, Senin (23/11). Azis yang menjabat Ketua Tim Pemantau Otsus mengharapkan dana Otsus bisa mensejahterakan masyarakat.
Jangan sampai dana Otsus yang diberikan pemerintah pusat tersebut justru membuat masyarakat Aceh mengalami kemunduran atau ketertinggalan.
“Jangan sampai Aceh yang telah diberikan kekhususan justru mengalami ketertinggalan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus meningkat, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan UMKM di Aceh harus lebih berkembang.
Jangan seperti di Papua, ada dana Otsus masih terdapat desa stunting. Untuk itu kita ke Aceh untuk melihat realisasi dana Otsus Aceh, apakah penggunaan dana Otsus sudah sesuai mekanisme dan dapat menyejahterkan masyarakat Aceh,” ucapnya.
Mantan Ketua Banggar DPR RI itu berharap agar setiap daerah yang menerima dana Otsus dapat menjalankan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah.
Provinsi harus membentuk single database agar lebih memudahkan para kepala daerah mengambil sebuah keputusan dan kebijakan untuk melakukan pembangunan.
“Nanti kita akan libatkan KPK dalam Dana Otsus, sehingga transparansi informasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja serta keuangan di lingkungan pemerintah daerah dapat menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang baik,” tandas Azis.
Politisi Partai Golkar itu meminta agar program pembangunan infrastruktur yang dikerjakan di provinsi, kabupaten/kota dapat berkesinambungan dan sinergis dengan pemerintah pusat. Sehingga, apa yang menjadi harapan masyarakat luas dapat terwujud yaitu mensejahterakan masyarakat dengan dana Otsus Aceh.
“Aceh merupakan salah satu lumbung devisa seharusnya. Untuk itu, saya berharap Musrembang harus dengan blue print yang sinkron antarprovinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga, apa yang dicita-citakan masyarakat Aceh dapat terwujud,” tutup Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu. (IA)
