Jakarta, Infoaceh.net – Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI sepakat menjalin sinergi strategis untuk memperkuat layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan non-formal dan informal, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan.
Kolaborasi ini dibahas dalam audiensi bersama di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Sinergi ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan pendidikan dasar di Indonesia, mulai dari maraknya pernikahan anak, kekerasan berbasis gender, hingga terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah, menegaskan bahwa pendidikan bukan semata tanggung jawab negara, melainkan juga soal keumatan dan keperempuanan.
“Fatayat NU memiliki ribuan jaringan kader dan lembaga hingga tingkat desa yang mengelola PAUD berbasis komunitas, majelis taklim, hingga koperasi perempuan. Pendidikan adalah pintu pertama membangun masa depan bangsa, dan perempuan adalah penjaganya,” ujar Margaret.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan komunitas berbasis nilai-nilai keagamaan menjadi kekuatan utama Fatayat NU.
Sejumlah program unggulan organisasi seperti Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A), Bahtsul Masail Perempuan, parenting, hingga kesehatan reproduksi dan ekonomi perempuan dijalankan untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya.
Margaret menyoroti pentingnya pendidikan keluarga sebagai benteng utama pencegahan berbagai persoalan sosial. Ia juga mendesak negara memberi perhatian lebih pada pendidikan berbasis rumah dan komunitas, terutama di daerah tertinggal yang minim layanan pendidikan formal.
“Kami percaya, pendekatan kolektif perempuan, keluarga, dan komunitas harus diakui sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Apalagi jika bicara soal pernikahan anak dan kekerasan terhadap anak, tidak cukup hanya lewat sekolah,” tegasnya.
Fatayat NU pun menyatakan kesiapannya menjadi mitra resmi Kemendikdasmen. Fokus kerja sama diarahkan pada penguatan PAUD holistik integratif, pendidikan keluarga, serta pelibatan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem belajar yang inklusif dan kontekstual.
Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi gerakan perempuan muda akan menjadi strategi kunci Fatayat NU agar perempuan akar rumput tidak tertinggal dalam transformasi pendidikan dan sosial.
Margaret turut mengusulkan pembentukan forum koordinasi rutin antara Fatayat NU dan Kemendikdasmen untuk merumuskan sinergi antara nilai-nilai lokal, keagamaan, dan kebijakan publik dalam pendidikan.
Menanggapi inisiatif ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyambut baik dan menyatakan bahwa Fatayat NU memiliki kekuatan sosial dan moral yang sangat relevan untuk mendukung sistem pendidikan nasional yang ramah anak.
“Pendidikan hari ini tidak bisa hanya mengandalkan institusi sekolah. Peran komunitas, keluarga, dan organisasi keagamaan seperti Fatayat NU sangat menentukan keberhasilan pembelajaran yang bermakna dan inklusif,” kata Mu’ti.
Ia menekankan bahwa isu-isu mendesak seperti pernikahan anak, anak berkebutuhan khusus (ABK) yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal, hingga kekerasan terhadap anak di lingkungan religius perlu diselesaikan secara kolaboratif dan berbasis nilai.
“Fatayat NU memiliki pendekatan yang kuat, kontekstual, dan berakar di masyarakat. Ini penting untuk menjangkau anak-anak yang selama ini luput dari perhatian sistem,” tambahnya.
Saat ini, Kemendikdasmen telah bermitra dengan lebih dari 70 organisasi dalam penguatan pendidikan anak dan keluarga. Mu’ti mendorong Fatayat NU untuk segera bergabung secara resmi dalam jaringan tersebut guna menyusun rencana aksi bersama.
“Kolaborasi ini bukan sekadar program. Ini tentang bagaimana kita bersama mengubah wajah pendidikan Indonesia agar benar-benar menjangkau semua anak, tanpa kecuali,” pungkasnya.
