Banda Aceh — Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, H. Muzakir Manaf memberikan instruksi kepada anggota, eks kombatan dan seluruh jajaran KPA ban sigom Aceh.
Instruksi tersebut terkait dengan perayaan peringatan Hari Ulang Tahun atauilad GAM ke-44, pada 4 Desember 2020.
Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf melalui Juru Bicara KPA, Azhari Cagee mengintruksikan untuk melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Diantara isi instruksi tersebut adalah melakukan doa bersama, menyantuni anak yatim dan berziarah ke makam para mantan pejuang GAM.
“Mualem menginstruksikan kepada jajaran KPA ban sigom Aceh, peringatan 4 Desember seperti biasa dengan melakukan santunan anak yatim, zikir, doa bersama, dan ziarah ke makam para syuhada yang telah syahid berpulang ke Rahmatullah. Itu instruksi Mualem,” ujar Azhari Cagee dalam keterangannya kepada awak media, Ahad (29/11).
Azhari Cagee mengatakan, peringatan ulang tahun tersebut dilakukan agar masyarakat Aceh tidak lupa pada sejarah.
“4 Desember suatu sejarah yang terjadi di Aceh dan wajib, tidak bisa dilupakan. Wajib dikenang dan 4 desember ini kita peringati seperti biasa, doa, zikir dan ziarah,” katanya.
Kemudian terkait dengan isu pengibaran bendera, Cagee menyebutkan pihaknya tidak pernah menyuruh, namun tidak pula melarang jika ada masyarakat yang ingin mengibarkannya.
“Kita tidak menyuruh dan tidak melarang. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bendera Aceh sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2013. Maka KPA tidak dalam kapasitas menyuruh dan melarang.
Nanti kalau menyuruh dan melarang akan dianggap itu bendera KPA. Padahal itu bendera jelas- bendera Aceh sesuai qanun,” tambahnya lagi.
Oleh karena itu, menurut Azhari Cagee, yang berhak menindaklanjuti terkait polemik bendera adalah Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Cagee mengku pada tahun 2018 lalu, saat ia masih menjabat Ketua Komisi I DPRA, dirinya pernah menyerahkan bendera bintang bulan kepada Nova Iriansyah yang saat itu menjabat Wakil Gubernur Aceh, di dalam sidang paripurna.
“Beliau menerima dan juga berjanji akan memperjuangkan. Nah sekarang tentu yang berhak mengeluarkan Pergub terkait bendera adalah gubernur. Kita mengharapkan beliau segera menindaklanjuti, sebagaimana janjinya saat itu,” terang Azhari Cagee
Azhari Cagee juga menjawab terkait isu akan adanya pergerakan massa ke Banda Aceh saat 4 Desember nanti.
“Menurut informasi yang kita terima sampai saat ini belum ada pembentukan panitia, belum ada persiapan apapun dan instruksi apapun, maka itu tidak kita tanggapi,” pungkasnya. (IA)
