Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menggelar reuni kelima tahun, Senin, 18 Agustus 2025 di Jogjakarta.
Reuni yang sekaligus memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dihadiri Deklarator KAMI Din Syamsuddin, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan KH Rochmat Wahab.
Dalam sambutannya deklarator KAMI Jend Purn TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan ada banyak tanda-tanda kurang baik yang mengarah ke Presiden Prabowo Subianto.
Gatot mencium gelagat kuat ada pihak-pihak tertentu ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
“Tanda-tandanya mudah dibaca, terjadi sejak tiga bulan Prabowo menjabat sebagai Presiden,” kata Gatot.
Pertama dimulai bulan Januari 2025 yang menaikkan PPn 12 persen, kasus pagar laut, kasus tabung gas 3 kg, bensin oplosan, penundaan pengangkatan CPNS, pemblokiran rekening bank oleh PPATK, hingga kasus PBB di Pati.
Semua kasus itu lanjut Gatot, bisa diatasi oleh Presiden Prabowo dengan baik.
Menurut Gatot, rentetan peristiwa tersebut merupakan bom waktu yang didesain yang sangat cerdas untuk menjatuhkan pemerintah Prabowo.
Gatot heran dana transfer dari pusat ke daerah selama 10 tahun, baru kali ini lebih kecil. Kira kira dipotong 20-25 persen.
Maka daerah kesulitan keuangan untuk menggaji pegawai akhirnya pajak dinaikkan.
“Terjadilah kasus Pati dan diharapkan terjadi di daerah lain yang endingnya ke Jakarta. Pati ini sebagai latihan. Ini sangat berbahaya,” papar Gatot.
“Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan oleh internal pemerintah sendiri,” paparnya.
Apakah, tanya Gatot kita akan ikut bagian dari sabotase struktural untuk menjatuhkan Prabowo?
Gatot mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada dan memberi masukan untuk pemerintah. Yang sudah baik kita dukung yang belum baik kita perbaiki.
Hadir pula anggota DPD La Nyalla Mattalitti, Rocky Gerung, Said Didu, Syahganda Nainggolan, Ahmad Yani, Rizal Fadillah, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzzia Tyassuma, Edy Mulyadi, Neno Warisman, Dian Islamiati, MS Kaban, Ubedilah Badrun, Anton Permana, Hersubeno Arief, Anthony B Budiawan, Adhie Massardi, dan pengurus KAMI di daerah dari seluruh Indonesia.
Sementara deklarator yang lain, Din Syamsuddin menguraikan kembali alasan di balik deklarasi KAMI pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, Jakarta lima tahun lalu.
“Ketika itu kita menyimpulkan bahwa Indonesia di ambang kehancuran, bahkan ada yang berpendapat Indonesia 2030 akan menjadi failed state yang indikatornya sangat nyata, terutama ketidakadilan distribusi kekayaan nasional,” ujar Din.
Waktu itu, lanjutnya, aktivis dan penggagas KAMI sepakat pada penilaian bahwa ketidakadilan tampak nyata di semua bidang, baik bidang sosial Politik, sosial ekonomi dan sosial budaya.
Kini, kata Din, setelah lima tahun dan hampir satu tahun pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 indeks bahwa demokrasi Indonesia melorot ke tingkat 59 dari 167 negara dari sebelumnya 67.
Begitu pula kesenjangan yang menganga dan yang kaya semakin kaya. Belum lagi tampak gejala konflik di internal di banyak tempat.
“Maka saya berpendapat bahwa gerakan KAMI untuk menyelamatkan Indonesia masih relevan. Kita berkeyakinan we are at the point of no return, tidak ada titik kembali,” tegasnya.
Namun Din juga mengatakan bahwa KAMI perlu memberi waktu dan kesempatan kepada Prabowo Subianto.
Din menilai ada perbedaan watak Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.
“Saya meyakini watak dan komitmen kebangsaan Presiden Prabowo cukup kuat. Komitmen kerakyatannya dalam bidang ekonomi yang mengacu pada Pasal 33. Juga secara khusus komitmennya pada Islam dan umat Islam. Itu yang kita saksikan sejak dulu,” sambungnya.
Mungkin Prabowo sekarang ini tampak sedikit berubah, akan tetapi Din meyakini masih ada harapan kebaikan. “Maka perlu kita beri kesempatan, walaupun hampir setahun tidak ada perubahan,” demikian Din.
KAMI Jogkakarta melalui Syukri Fadholi mengingatkan kepada pemerintah bahwa selama 10 tahun terakhir sistem bernegara kita sudah rusak. Di samping itu oligarki telah masuk terlalu dalam ke sistem pemerintahan kita. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus bisa mengembalikan dasar negara kita sistem UUD 1945.
“Kami berharap sistem yang telah rusak ini bisa dikembalikan oleh pemerintah yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
KAMI Jogjakarta juga berharap Presiden Prabowo bisa segera membersihkan para pejabat yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk segera diganti.
Sementara KAMI Jawa Timur yang disampaikan oleh Daniel Rosyid menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak segan-segan memecat menteri -menteri titipan Jokowi. Daniel mengibaratkan pejabat titipan Jokowi sebagai pliket seperti lem.
“Pliket-pliket yang menghambat harus segera disingkirkan,’ kata Daniel sambil mengibaskan tangannya menjelaskan pliket yang menempel di tangannya.
Sementara KAMI Aceh yang disampaikan oleh Faisal Ali berharap KAMI tetap di jalur perjuangan moral untuk mengontrol perjalanan pemerintahan Prabowo.
Sementara itu, mantan penyanyi Neno Warisman yang kini menjadi Tenaga Ahli Kementerian Kebudayaan meyakini KAMI bisa berkontribusi lebih banyak dalam menjaga Indonesia. Apalagi, Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo cukup dekat dengan Presiden Prabowo.
Hanya saja pada hari ini, kata Neno mereka berbeda tempatnya saja. Insya Allah ada waktunya untuk bisa melebarkan kepedulian bangsa Indonesia. (*)
