Infoaceh.net -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran uang korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2025 ke organisasi keagamaan, salah satunya ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, merespons adanya beberapa pihak dari PBNU yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini.
“Jadi dalam rangka kita mencari ke mana, kita sering sampaikan bahwa kita melakukan penelusuran dari uang pada tahap awal kita sampaikan secara kasar itu sekitar Rp1 Triliun itu. Nah kita kan cari ke mana saja,” kata Asep kepada wartawan, Kamis, 11 September 2025.
Asep mengaku bahwa pihaknya berkoordinasi dan komunikasi terus dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kemudian kenapa harus ke lembaga-lembaga keagamaan? Pertama karena memang permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama, jadi ini masalah keagamaan, menyangkut umat beragama, jadi proses peribadatan. Jadi tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan,” terang Asep.
Asep mengakui bahwa KPK saat ini sedang melakukan follow the money. Asep pun membantah KPK mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut, dalam hal ini PBNU.
“Tidak, kita memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi, kita akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang pergi. Karena kita diberikan kewajiban untuk melakukan asset recovery. Sehingga kita bisa mengambil kembali uang negara yang diambil secara paksa oleh oknum para koruptor ini untuk dikembalikan kepada negara,” pungkas Asep.
KPK telah melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak di PBNU dan organisasi yang berkaitan dengan PBNU, yakni Syaiful Bahri selaku staf PBNU, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang juga Ketua PBNU, dan Syarif Hamzah Asyathry selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
