BANDA ACEH, Infoaceh.net – Isu kewajiban mutasi plat kendaraan perusahaan kembali memicu ketegangan antarprovinsi di Sumatera.
Gubernur Riau Abdul Wahid melontarkan ancaman keras terhadap perusahaan besar yang enggan memutasi kendaraan ke plat BM, sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menuai kecaman usai merazia kendaraan berplat Aceh (BL).
Kebijakan ini dipicu persoalan klasik: kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan logistik yang beroperasi di wilayah provinsi, tetapi membayar pajak di daerah lain.
Gubernur Riau Abdul Wahid, pada Kamis (18/9/2025), menegaskan hampir 80 persen kendaraan angkutan logistik perusahaan di wilayahnya masih menggunakan plat luar daerah. Kondisi ini dinilainya tidak adil karena pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak sebanding dengan kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension overload (ODOL).
“Kalau kita bangun sendiri, jalan bisa tahan sampai 15 tahun. Tapi kenyataannya, sekarang hanya lima bulan sudah rusak karena beban kendaraan ODOL,” ujarnya.
Ia mengingatkan perusahaan di Perawang, Minas, dan Siak agar segera memutasi kendaraan ke plat Riau (BM). “Kalau tidak, kami siap memberikan sanksi tegas, termasuk denda besar bahkan penutupan pabrik jika perlu,” tegas Abdul Wahid.
Sementara itu, di Sumatera Utara, aksi razia kendaraan berplat Aceh (BL) yang dilakukan Bobby Nasution ikut menyulut kontroversi. Dalam video yang beredar, Bobby bersama jajarannya menghentikan truk logistik Aceh di perbatasan. Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, bahkan terang-terangan meminta plat BL diganti ke plat Sumut (BK) agar pajak masuk ke kas daerah.
Langkah Bobby itu langsung dikecam anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil. Ia menyebut razia tersebut sebagai kebijakan blunder yang berpotensi memicu gesekan sosial antarwilayah.
“Ini kebijakan kontra harmoni. Kendaraan dengan plat nomor dari provinsi mana pun memiliki hak yang sama untuk melintas di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Nasir juga menilai Bobby telah melampaui kewenangan. Menurutnya, penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tugas aparat kepolisian, bukan gubernur yang turun langsung melakukan razia.
Polemik plat kendaraan ini menunjukkan dilema pemerintah daerah dalam mengejar PAD dari pajak kendaraan, namun di sisi lain berhadapan dengan prinsip kebebasan berlalu lintas serta sensitifitas hubungan antarprovinsi di Sumatera.
