Banda Aceh, Infoaceh.net — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRK) Banda Aceh Irwansyah ST, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, yang menolak rencana pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Aceh.
Dalam unggahan di akun media sosialnya, Irwansyah menilai langkah Gubernur Aceh tersebut sangat tepat, mengingat kondisi fiskal Aceh saat ini masih bergantung pada dana transfer pusat.
“Saya mendukung sepenuhnya langkah Gubernur Aceh, yang menolak dan meminta kepada Pemerintah Pusat agar Transfer Keuangan Daerah untuk Aceh tidak dikurangi,” tulis Irwansyah, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, pengurangan dana transfer dari pusat menjadi salah satu sumber utama persoalan fiskal di daerah.
Saat Aceh belum sepenuhnya mandiri secara ekonomi, pengurangan TKD diibaratkannya seperti “uang saku dari orang tua yang dikurangi,” sementara kebutuhan daerah terus meningkat.
“Kita dipaksa memutar otak untuk menyikapi kekurangan fiskal ini. Selain beban operasional seperti gaji dan biaya kantor, kita juga harus mengalokasikan dana untuk pembangunan — pendidikan, perbaikan ruang kelas, jalan rusak, hingga taman kota,” ujarnya.
Irwansyah juga menjelaskan bahwa khusus untuk Kota Banda Aceh, dampak pengurangan dana transfer pusat sudah mulai terasa pada tahun 2025 ini.
Ia menyebut, pengurangan dana baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) menyebabkan sejumlah program vital terganggu.
“Salah satu konsekuensi vital yang terjadi adalah dana khusus yang awalnya kita alokasikan untuk perawatan dan peningkatan kualitas jalan, senilai lebih dari Rp30 miliar, kini menjadi nol. Akibatnya, masih banyak kritik warga yang belum mampu kita respon dengan baik, banyak ruas jalan gagal kita perbaiki, dan berbagai kondisi lainnya,” jelasnya.
Irwansyah berharap, sikap dan permintaan Gubernur Aceh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Ia mengingatkan agar Aceh tidak menjadi salah satu provinsi yang mengalami penurunan TKD, karena hal itu akan menekan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
“Semoga apa yang disampaikan oleh Gubernur kita mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai Aceh menjadi salah satu provinsi yang TKD-nya diturunkan, yang akhirnya membuat pemerintah daerah dipaksa mempush Pendapatan Asli Daerah (PAD) padahal variabelnya tidak banyak,” pungkasnya.
