Jakarta, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp6,55 miliar untuk Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta.
Data tersebut tercatat dalam laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh dengan kode paket 61605862, berjudul “Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan”, dan diumumkan pada 9 November 2025. Informasi ini dapat diakses langsung melalui situs resmi LPSE Aceh https://spse.inaproc.id/acehprov/amel/perencanaan/detail caraId=&metodeId%5B%5D=9&sumber_dana=&jenis_transaksi=&startDate=&endDate=
Dalam dokumen pengadaan itu, disebutkan metode yang digunakan adalah e-purchasing, dengan pagu Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp6.555.000.000.
Tidak tercantum lokasi pelaksanaan maupun revisi RUP, yang menunjukkan proyek tersebut berjalan tanpa perubahan dari perencanaan awal.
Meski belum ada rincian spesifikasi kendaraan, nilai anggaran yang fantastis itu menimbulkan dugaan bahwa pembelian mencakup mobil dinas berkelas premium untuk pejabat struktural BPPA — lembaga yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh di ibu kota.
Langkah ini sontak menuai kritik tajam dari publik Aceh. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
“Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan bencana yang silih berganti, pembelian mobil dinas mewah jelas tidak etis dan melukai rasa keadilan publik,” ujar pengamat kebijakan publik di Banda Aceh, Kamis (13/11/2025).
Pengamat tersebut menilai, Pemerintah Aceh seharusnya memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi rakyat, penanganan banjir, serta program pengentasan kemiskinan — bukan untuk kenyamanan fasilitas pejabat di Jakarta.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan Infoaceh.net kepada Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Said Muzakkir hingga Kamis malam belum membuahkan hasil.
Pesan WhatsApp yang dikirim belum dibalas, sementara panggilan telepon ke nomor pribadinya juga tidak diangkat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Aceh maupun pihak BPPA terkait alasan pengadaan, dasar kebutuhan, serta spesifikasi kendaraan yang dibeli menggunakan dana publik tersebut.
Pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah ini menambah daftar panjang belanja non-prioritas Pemerintah Aceh yang kerap dikritik publik, di tengah rendahnya penyerapan anggaran dan stagnasi pembangunan di daerah.
