Pidie Jaya, Infoaceh.net — Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, menyebut daerahnya masih menghadapi persoalan serius terkait gizi dan kemiskinan.
“Angka stunting kita 31,9 persen, ya tertinggi di Aceh. Kemiskinan juga nomor empat tertinggi. Semoga SPPG dapat menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Hasan meminta tambahan alokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama untuk siswa, ibu hamil, dan santri dayah yang belum seluruhnya terlayani.
“Mohon bantuan Pak Wagub agar semua pihak yang berhak bisa menerima MBG program Presiden,” katanya.
Wabup juga menekankan agar setiap dapur menyediakan menu bergizi sesuai standar dan menjaga kualitas makanan. Ia menegaskan, jumlah porsi per dapur tidak boleh melebihi 3.000 porsi, agar nasi tidak keras karena dimasak terlalu awal.
Selain itu, Hasan berharap seluruh pembelian bahan dapur MBG dilakukan di wilayah Pidie Jaya.
“Jika semua SPPG belanja di Pidie Jaya, ekonomi masyarakat akan hidup,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (19/11/2025).
Peresmian ini menjadi bagian dari percepatan realisasi program prioritas nasional di Aceh untuk penanganan stunting dan penguatan ekonomi lokal.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menjelaskan, Aceh memiliki 585 titik SPPG dengan 1,7 juta penerima manfaat, yang memerlukan sekitar 18.000 relawan agar operasionalnya berjalan optimal.
Hingga saat ini, 457 titik MBG telah aktif, dan pemerintah menargetkan seluruh titik berfungsi maksimal pada tahun 2026.
“Di Pidie Jaya, akhir tahun ini semua jatah SPPG harus berjalan. Harus selesai,” tegas Wagub.
Wagub menekankan pentingnya variasi menu agar anak-anak tidak bosan. Pemerintah telah menyiapkan aplikasi menu MBG sebagai panduan standar bagi setiap dapur SPPG.
Selain itu, Fadhlullah menyoroti kemandirian bahan pokok, terutama telur, yang menjadi salah satu kebutuhan utama MBG.
“Jangan sampai kebutuhan telur bergantung sepenuhnya ke Medan. Aceh harus mampu memproduksi sendiri,” ujar Wagub.
Ia juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) sebagai pemasok bahan dapur MBG. Pemerintah menargetkan pembangunan 6.498 Kopdes Merah Putih sebagai simpul ekonomi lokal.
“Program MBG dan Kopdes Merah Putih adalah prioritas Presiden. Kita ingin rantai pasoknya berasal dari desa sendiri,” tambah Fadhlullah.
