Berapa Dana Pusat dan Provinsi untuk Banjir Aceh? Pemerintah Diminta Jujur

Banda Aceh, Infoaceh.net — Pertanyaan publik mengenai besarnya dana pemerintah untuk penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh kini kian mengemuka. Ratusan ribu warga masih tinggal di tenda pengungsian, sebagian mengandalkan dapur umum, sementara akses bantuan di sejumlah titik masih terputus. Di tengah kondisi ini, isu transparansi anggaran menjadi sorotan utama. Hingga kini, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi belum merilis angka resmi mengenai berapa total dana yang sudah dan akan dialokasikan untuk penanganan darurat, masa transisi, maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Ketiadaan data tersebut memunculkan keresahan warga—yang merasa perlu mengetahui sejauh mana negara hadir secara nyata dalam pemulihan Aceh. Pemerhati Kebijakan Publik Aceh, Drs. M. Isa Alima, menilai bahwa di tengah bencana sebesar ini, transparansi bukanlah sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk penghormatan kepada masyarakat yang tengah berjuang untuk tetap bertahan hidup. “Publik harus tahu. Ini agar masyarakat memahami seberapa besar kepedulian negara terhadap penderitaan mereka,” ujarnya kepada Infoaceh.net di Banda Aceh, Kamis sore (11/12). Menurut Isa, ketidakjelasan angka anggaran sering menimbulkan ruang kosong informasi yang kemudian dipenuhi asumsi negatif. Di beberapa daerah, isu simpang-siur jumlah bantuan bahkan mulai memicu protes warga yang merasa bantuan tidak sampai atau distribusinya tidak merata. “Ketidakjelasan informasi sering kali melahirkan kecurigaan dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Saat bencana terjadi, pemerintah harus menjadi institusi yang paling jujur dan paling cepat memberi informasi,” tambahnya. Isa Alima mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat segera menyampaikan data rinci, mencakup: berapa total dana yang sudah ditransfer atau disiapkan, dari pos anggaran mana saja dana itu berasal, berapa yang digunakan untuk tanggap darurat, berapa untuk logistik, alat berat, dan pengerahan personel, serta berapa yang dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur dan rumah warga. Ia juga menilai publik berhak mengetahui mekanisme penyaluran, lembaga penanggung jawab, hingga progres serapan anggaran, agar tidak terjadi tumpang tindih antara klaim pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Masyarakat Aceh tidak butuh kata-kata manis pejabat untuk menyenangkan atasan. Yang mereka butuhkan adalah bukti bahwa negara hadir, terlihat dan terukur,” tegasnya. Di sisi lain, beberapa pejabat daerah mengaku bahwa proses sinkronisasi data anggaran masih berlangsung. Pemerintah pusat disebut sedang menghitung kebutuhan detail berdasarkan laporan lapangan, sementara Pemerintah Aceh menunggu hasil verifikasi kerusakan di daerah untuk mengusulkan angka resmi. Namun, bagi Isa Alima, alasan tersebut tidak cukup untuk menunda penyampaian informasi dasar kepada masyarakat. “Transparansi adalah pintu pertama menuju kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang sekarang paling dibutuhkan Aceh, ketika air banjir memang mulai surut, tapi luka, kepedihan, dan kelelahan rakyat masih membekas,” ujarnya menutup pernyataan. Sementara itu, warga berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada rapat-rapat koordinasi, tetapi juga mempercepat penyaluran logistik, pendirian tempat penampuangan pengungsi, perbaikan jembatan dan jalan putus, penyediaan air bersih, serta dukungan kesehatan bagi pengungsi yang kini menghadapi risiko penyakit pascabencana. Hingga laporan ini diturunkan, jumlah korban meninggal dunia korban banjir bandang dan longsor di Aceh terus bertambah dan ratusan ribu rumah mengalami kerusakan berat maupun total. Publik menunggu jawaban jujur: berapa dana yang sebenarnya sudah digelontorkan untuk Aceh, dan ke mana saja dana itu mengalir.