BANDA ACEH, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pengelolaan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Aceh tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), tetapi harus memberikan dampak langsung dan nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta penyerapan tenaga kerja lokal.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir Syamaun saat mewakili Gubernur Aceh dalam kegiatan 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (USK), Senin (2/2/2026).
Forum strategis ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, badan pengelola migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pelaku usaha barang dan jasa, serta kalangan akademisi untuk membahas penguatan tata kelola dan rantai pasok sektor hulu migas di Aceh.
Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Sekda, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan seluruh pemangku kepentingan atas konsistensi penyelenggaraan summit sebagai wadah kolaborasi lintas sektor.
“Pengelolaan migas di Aceh harus dilakukan secara profesional dan transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Migas tidak boleh hanya menjadi aktivitas eksploitasi SDA, tetapi harus memberi nilai tambah bagi daerah,” ujar M. Nasir.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung peningkatan produksi migas sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap ketahanan energi nasional.
Namun, peningkatan produksi tersebut harus sejalan dengan masuknya investasi yang berdampak langsung pada ekonomi daerah.
Menurutnya, sektor migas harus mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Aceh melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, serta penguatan industri pendukung di daerah.
“Tenaga kerja Aceh, pelaku usaha barang dan jasa lokal, serta perguruan tinggi harus mendapat ruang yang lebih besar dalam ekosistem industri hulu migas. Inilah kunci agar manfaat migas benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pemerintah Aceh juga mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam pengembangan riset, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung keberlanjutan industri migas di Aceh.
Melalui 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026, Pemerintah Aceh berharap terbangun kesepahaman bersama serta lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat rantai pasok migas Aceh agar lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor energi, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diwakili Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhianto, unsur Forkopimda Aceh, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM yang diwakili Direktur Hulu Ariana Suryanto.
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Batusate, Rektor UIN Ar-Raniry, Wali Kota Banda Aceh, pimpinan BUMN dan BUMD, serta para tamu undangan lainnya.
