Banda Aceh, Infoaceh.net – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, tampil sebagai salah satu pembicara dalam forum arsitek dunia bertajuk International Conference on Natural & Human Disasters 2026 yang berlangsung di Hotel Hermes Palace Banda Aceh pada 17–19 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Irwansyah memaparkan pentingnya peran arsitektur dalam membentuk masa depan kota yang tangguh terhadap bencana.
Ia menekankan bahwa arsitek tidak hanya bertugas merancang ruang, tetapi juga berkontribusi dalam membangun peradaban yang adaptif dan berkelanjutan.
“Ketangguhan hanya tercapai jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan terpadu—bukan sendiri-sendiri,” ujar Irwansyah dalam paparannya, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa kunci utama dalam membangun kota tangguh adalah integrasi lintas sektor, mencakup kebijakan, tata kelola, dan desain arsitektur berbasis risiko.
Menurutnya, kebijakan harus bertransformasi dari pendekatan reaktif menjadi preventif, melalui tata ruang berbasis mitigasi, penerapan standar bangunan tahan bencana, serta pemberian insentif bagi pembangunan yang adaptif.
Selain itu, tata kelola juga perlu diperkuat melalui koordinasi multi-aktor, transparansi, serta desentralisasi kapasitas hingga ke tingkat komunitas agar respons terhadap bencana menjadi lebih cepat dan kontekstual.
Irwansyah turut menyoroti pentingnya integrasi data dalam penanganan bencana. Ia mengaku pernah menyaksikan langsung kuatnya solidaritas masyarakat dan mahasiswa, namun juga melihat berbagai kelemahan seperti distribusi bantuan yang tidak merata dan manajemen relawan yang belum terstruktur.
Dalam forum tersebut, ia juga berbagi pengalaman menghadapi dua bencana besar di Aceh, yakni Tsunami Aceh 2004 dan bencana banjir bandang serta longsor yang terjadi pada 26 November 2025.
Saat tsunami 2004, Irwansyah masih menjabat sebagai Ketua PEMA/BEM Unsyiah dan aktif mengadvokasi penggratisan SPP bagi korban bencana, menggalang relawan mahasiswa dari seluruh Indonesia, serta mendirikan posko bantuan di wilayah terdampak.
Sementara pada bencana 2025, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRK Banda Aceh, ia melakukan berbagai langkah advokasi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk mengatasi kelangkaan BBM dan LPG serta gangguan distribusi akibat terputusnya jalur darat.
Ia juga menyoroti lambannya penanganan listrik oleh pihak terkait, yang menyebabkan pemadaman berkepanjangan di Banda Aceh. “Bayangkan, sebuah ibu kota provinsi bisa padam listrik hampir sebulan,” ujarnya.
Ke depan, Irwansyah menegaskan pentingnya penguatan integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta menjadikan edukasi kebencanaan sebagai budaya publik. Ia juga mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
“Intinya, kota yang tangguh bukan hanya yang mampu pulih cepat, tetapi yang siap sebelum bencana terjadi—dengan masyarakat sebagai garis depan,” tutupnya.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dan turut menghadirkan sejumlah pembicara, termasuk Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, serta para ahli dari berbagai negara.
