Banda Aceh, Infoaceh.net — Prioritas belanja Dinas Kesehatan Aceh tahun anggaran 2026 memantik sorotan tajam. Saat persoalan Stunting dan gizi buruk masih menghantui banyak wilayah di Aceh, alokasi anggaran justru memperlihatkan dominasi proyek fisik rumah sakit dan rehabilitasi bangunan dibanding intervensi langsung untuk kebutuhan gizi masyarakat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dipublikasikan LKPP SiRUP, total anggaran pengadaan obat program gizi pada Dinkes Aceh tahun 2026 tercatat hanya Rp4,2 miliar.
Nilai itu jauh lebih kecil dibanding alokasi untuk pembangunan, pengawasan, hingga rehabilitasi sarana fisik yang mencapai sekitar Rp15,8 miliar.
Ketimpangan tersebut memunculkan pertanyaan soal arah kebijakan anggaran kesehatan Aceh. Di tengah tingginya kebutuhan penanganan gizi anak, porsi terbesar justru mengalir ke pembangunan lanjutan fasilitas kesehatan regional.
Salah satu paket terbesar adalah lanjutan pembangunan RS Rujukan Regional dr. Yulidin Away dengan pagu Rp13,8 miliar. Di luar itu, terdapat paket tersendiri senilai Rp1 miliar untuk pengawasan lanjutan proyek tersebut.
Sementara itu, lanjutan pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien juga dianggarkan Rp900 juta, ditambah biaya pengawasan Rp100 juta. Bahkan, untuk kebutuhan internal kantor, rehabilitasi atap gedung kantor Dinkes Aceh tercatat menelan anggaran Rp400 juta.
Sorotan publik tidak berhenti di situ. Dari alokasi program gizi yang sudah terbatas, terdapat pula paket belanja sewa gedung tempat pertemuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dan gizi keluarga senilai Rp223,5 juta.
Anggaran itu dinilai menambah ironi karena dana yang semestinya menopang intervensi gizi masyarakat ikut terserap ke belanja rapat dan fasilitas pendukung.
Pengamat kebijakan publik menilai struktur belanja semacam ini memperlihatkan kecenderungan orientasi pada proyek fisik ketimbang pelayanan kesehatan dasar.
Dalam kondisi fiskal yang ketat, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, terutama untuk anak-anak yang masih berisiko mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan nutrisi.
Desakan agar aparat pengawasan internal hingga aparat penegak hukum menelaah dokumen RUP kesehatan Aceh 2026 pun menguat.
Transparansi anggaran dianggap penting agar belanja publik benar-benar berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar menumpuk proyek bangunan yang jauh dari urgensi kemanusiaan.
