Jakarta, Infoaceh.net — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tetap menunjukkan kinerja positif dan ketahanan yang kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Hingga Maret 2026, total aset industri BPR/BPRS tercatat mencapai Rp236,69 triliun atau tumbuh 3,70 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, Selasa (2/6/2026), mengatakan dinamika ekonomi global dan regional, disertai perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS.
Menurutnya, perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan mendorong BPR dan BPRS untuk terus beradaptasi dan meningkatkan daya saing di tengah kompetisi yang semakin ketat, khususnya pada segmen kredit dan pembiayaan mikro serta usaha kecil.
“BPR dan BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang juga diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit maupun pembiayaan,” ujar Dian.
Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027.
Roadmap tersebut bertujuan mewujudkan BPR/BPRS sebagai lembaga perbankan yang berintegritas, tangguh, serta memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di daerah.
Dian menjelaskan, roadmap tersebut menjadi pedoman bagi BPR dan BPRS dalam menyusun strategi bisnis yang lebih resilien dan berkelanjutan.
Pengembangannya difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran di wilayah operasional, serta penguatan aspek pengaturan, perizinan, dan pengawasan.
“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” kata Dian.
Selain mencatat pertumbuhan aset, industri BPR/BPRS juga menunjukkan peningkatan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan.
Hingga Maret 2026, total kredit dan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp176,96 triliun atau tumbuh 2,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp165,49 triliun atau tumbuh 3,16 persen secara tahunan.
Dari sisi permodalan, industri BPR dan BPRS juga dinilai masih sangat kuat. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio/CAR) agregat tercatat sebesar 27,20 persen, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator.
Kondisi ini menunjukkan kemampuan industri dalam menyerap berbagai risiko yang mungkin muncul akibat ketidakpastian ekonomi maupun meningkatnya persaingan sektor jasa keuangan.
OJK menyebutkan penguatan permodalan tersebut juga dibarengi dengan upaya mitigasi risiko yang terus dilakukan oleh pelaku industri melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, pengawasan pasca-pencairan kredit secara intensif, serta pembentukan cadangan kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat daerah, BPR/BPRS memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Secara geografis dan kultural, keberadaan BPR/BPRS dinilai lebih memahami karakteristik ekonomi masyarakat setempat sehingga mampu menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan umum.
Sesuai amanat UU P2SK, BPR dan BPRS memang diarahkan untuk fokus memberikan layanan keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayah operasionalnya.
Hingga Maret 2026, porsi kredit dan pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh industri BPR dan BPRS mencapai 50,07 persen dari total kredit dan pembiayaan yang diberikan.
Meski telah mencapai lebih dari separuh total portofolio kredit, OJK menilai ruang peningkatan masih sangat terbuka.
Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya maupun partisipasi aktif dalam program-program yang dijalankan OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Beberapa program yang menjadi fokus antara lain Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) serta Kredit atau Pembiayaan Sektor Pertanian (K/PSP), yang bertujuan memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.
Dalam upaya memperkuat ketahanan industri, OJK juga terus mendorong kebijakan konsolidasi dan pemenuhan modal inti minimum bagi BPR dan BPRS.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat tata kelola, serta menghadapi dinamika perekonomian dan persaingan yang semakin kompleks.
Data OJK menunjukkan hingga akhir April 2026 sebanyak 57 BPR/BPRS telah memperoleh persetujuan untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas baru.
Sementara itu, lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih dalam proses perizinan penggabungan maupun peleburan di OJK.
Selain konsolidasi, sebagian besar BPR dan BPRS juga telah memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi yang belum memenuhi, berbagai langkah korporasi terus dilakukan, termasuk penambahan modal disetor maupun penggabungan usaha.
Melalui berbagai langkah tersebut, OJK optimistis tujuan penguatan industri BPR dan BPRS dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.
Untuk memperkuat peran perbankan daerah, OJK juga mendorong terjalinnya sinergi antara BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Salah satu bentuk sinergi yang didorong adalah konsolidasi BPR/BPRS milik pemerintah daerah ke dalam ekosistem BPD.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran kredit pada sektor mikro, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan daya saing industri perbankan daerah.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas layanan keuangan bagi masyarakat, sinergi tersebut juga diyakini dapat memperkuat struktur perekonomian daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
OJK menegaskan akan terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/BPRS 2024-2027 agar industri ini semakin sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi daerah serta pemberdayaan UMKM di Indonesia.
