Aceh

Rombak Birokrasi, Bupati Pidie Mutasi 45 Pejabat Eselon II dan III

Sigli, Infoaceh.net — Bupati Pidie Sarjani Abdullah melakukan perombakan besar-besaran di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie dengan melantik dan memutasi 45 pejabat struktural, Senin (20/7/2026) petang.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan visi pembangunan daerah melalui program “TAPUGA Pidie”.

ADVERTISMENT
Pelantikan Panglima Kodam Iskandar Muda

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Oproom Setdakab Pidie itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Samsul Azhar, unsur Forkopimda, para kepala SKPK, serta tamu undangan lainnya.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 800/537/KEP.33/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrator, pengawas, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Sebanyak 45 pejabat yang dilantik terdiri atas 18 pejabat Eselon II.B, 9 pejabat Eselon III.A, 8 pejabat Eselon III.B, 4 pejabat Eselon IV.A, 3 pejabat Eselon IV.B, serta 1 pejabat fungsional.

Rotasi kali ini menyentuh sejumlah jabatan strategis. Berdasarkan daftar pelantikan 20 Juli 2026, berikut 18 pejabat Eselon II.B yang dilantik oleh Bupati Pidie Sarjani Abdullah:

Efendi SSos MKes – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Apriadi SSos – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pidie.

Mukhlis SSos MSi CGCAE – Kepala Inspektorat Kabupaten Pidie.

Idhami SSos MSi – Sekretaris DPRK Pidie.

Miswar SSos MM – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Thantawi ST – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Farizal AP MAP – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Teuku Hendra Hidayat Yoga, SSTP MEc.Dev – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.

Nurhanisah SIP MM – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Turno Junaidi SKM MKM – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Edy Saputra SIP MM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Isnaini ST MSi – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Teuku Iqbal SSTP MSi CPLM – Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Nasrinah Hanim SSTP MPA – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Azhari SPi – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Muslim SSos MSi – Kepala Dinas Perhubungan.

Irwansyah Putra MKes – Kepala Dinas Sosial.

Muhammad Harris SSTP MSi – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Perubahan juga terjadi pada tingkat kewilayahan dengan dilantiknya camat baru yakni Ihsan sebagai Camat Simpang Tiga, Muhammad Nauval sebagai Camat Indrajaya dan Fahmi sebagai Camat Kembang Tanjong.

Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus mengatakan, pelaksanaan mutasi telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta hasil evaluasi terhadap kompetensi aparatur.

Ia juga menyebutkan, lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik merupakan peserta yang dinyatakan lulus seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), sedangkan pejabat lainnya merupakan hasil rotasi setelah mengikuti uji kompetensi.

Dalam arahannya, Bupati Sarjani Abdullah menegaskan pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.

“Jabatan adalah amanah. Yang dilantik hari ini harus mampu menunjukkan kinerja nyata, bukan hanya bekerja secara administratif,” tegas Sarjani.

Ia memastikan seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani evaluasi berkala. Bahkan, evaluasi tertulis pertama dijadwalkan dilakukan paling lambat empat bulan setelah pelantikan.

Pejabat yang tidak mampu memenuhi target kinerja, kata Sarjani, akan dievaluasi kembali, dibina, bahkan tidak menutup kemungkinan dicopot dari jabatannya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, seluruh pejabat yang dilantik juga diwajibkan menandatangani pakta integritas.

Dokumen tersebut menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Perombakan birokrasi ini menjadi salah satu langkah awal Pemerintah Kabupaten Pidie dalam membangun mesin pemerintahan yang dinilai lebih efektif.

Namun demikian, efektivitas mutasi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan para pejabat baru dalam membuktikan kinerja mereka dalam beberapa bulan ke depan, terutama dalam merealisasikan program-program prioritas “TAPUGA Pidie”.

image_print

Artikel Terkait