Banda Aceh, Infoaceh.net – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan agar Pemerintah Kota Banda Aceh segera membentuk Komite Penanggulangan AIDS sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian HIV/AIDS yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Usulan tersebut disampaikan Irwansyah usai menerima audiensi jajaran Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa sejak 2008 hingga Juli 2026 telah tercatat 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh, dengan 43 kasus baru ditemukan sepanjang Januari hingga akhir Juli tahun ini.
Irwansyah menilai persoalan HIV/AIDS tidak mungkin ditangani oleh satu institusi semata. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama agar upaya pencegahan dapat berjalan secara menyeluruh.
“Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Dengan adanya komite ini, persoalan HIV/AIDS dapat dikendalikan, dikelola, dan ditangani secara bersama melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Irwansyah.
Politisi PKS tersebut juga menyatakan DPRK Banda Aceh siap memberikan dukungan, baik dari sisi kebijakan, fasilitasi, maupun penganggaran terhadap berbagai program pencegahan HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC).
Menanggapi usulan Adinkes agar skrining dilakukan secara lebih luas, Irwansyah bahkan mengusulkan agar seluruh instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga lainnya di Banda Aceh dikumpulkan dalam satu forum di DPRK.
Melalui forum tersebut, menurutnya, seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama dalam menghadapi persoalan HIV/AIDS dan TBC.
Kasus HIV/AIDS Didominasi Pasien dari Luar Banda Aceh
Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menjelaskan bahwa dari total 918 kasus HIV/AIDS yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 orang merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan 692 lainnya berasal dari luar daerah namun berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.
Menurutnya, Banda Aceh menjadi pusat rujukan pelayanan HIV/AIDS sehingga banyak pasien dari berbagai kabupaten/kota menjalani pemeriksaan dan terapi di fasilitas kesehatan kota tersebut.
Saat ini Banda Aceh memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS, dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Fasilitas tersebut di antaranya berada di RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, Puskesmas Meuraxa, dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.
Dr. Rayhan juga mengungkapkan bahwa hingga kini 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia.
Sementara itu, sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026 ditemukan 43 kasus baru.
Ia menyebut salah satu faktor risiko terbesar penularan yang ditemukan dalam data epidemiologi adalah hubungan seksual sesama laki-laki atau men who have sex with men (MSM).
Selain HIV/AIDS, Adinkes Aceh juga menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat.
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan TBC merupakan penyakit menular yang membutuhkan penanganan cepat melalui deteksi dini dan pengobatan menyeluruh terhadap kontak serumah.
“Kalau dalam satu rumah ada lima orang dan satu dinyatakan positif TBC, maka empat anggota keluarga lainnya juga harus diperiksa dan menjalani pengobatan sesuai ketentuan untuk mencegah penularan,” jelasnya.
Menurut Media, salah satu strategi penting untuk menekan angka kasus adalah memperluas kegiatan skrining, baik di lingkungan masyarakat, sekolah, perkantoran, maupun perusahaan swasta.
Karena itu, Adinkes meminta dukungan DPRK Banda Aceh agar mengalokasikan anggaran bagi kegiatan skrining, edukasi, sosialisasi, dan kampanye pencegahan HIV/AIDS serta TBC.
Selain pemerintah, Adinkes juga berharap dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya untuk mendukung pemeriksaan kesehatan, edukasi, dan pencegahan bagi karyawan beserta keluarganya.
DPRK Nilai Perlu Lembaga Khusus
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, turut menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Komite Penanggulangan AIDS.
Menurutnya, penemuan 43 kasus baru dalam waktu tujuh bulan menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan lebih terstruktur.
Musriadi mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang cukup aktif menjalankan berbagai program pencegahan dan pendampingan.
Karena itu, ia menilai sudah saatnya dibentuk kembali wadah koordinasi yang mampu menyatukan berbagai instansi agar program pengendalian HIV/AIDS maupun TBC berjalan lebih efektif.
“Penanganan HIV/AIDS dan TBC tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar upaya pencegahan, penanganan, hingga penurunan angka kasus dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
