Takengon, Infoaceh.net – Bentang alam Tanah Gayo kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai sentra Kopi Gayo sekaligus penyangga utama ekosistem Aceh dinilai menghadapi tekanan yang semakin besar, mulai dari aktivitas pertambangan, praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI), hingga berkurangnya tutupan hutan yang dikhawatirkan berdampak terhadap keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Dialog Multipihak bertema “Menjaga Bentang Alam Tanah Gayo: Membangun Kesepahaman untuk Melindungi Hutan, Sumber Air, dan Mata Pencaharian Masyarakat” yang digelar Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) bersama Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) di Takengon, Senin (28/7/2026).
Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga insan pers untuk menyamakan pandangan mengenai pentingnya menjaga kawasan hulu yang menjadi penyangga ekologis Aceh.
Koordinator Forum Jurnalis Lingkungan, Munandar, menjelaskan bahwa berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara Provinsi Aceh hingga April 2026, masih terdapat 79 izin usaha pertambangan yang aktif dan tersebar di 12 kabupaten/kota di Aceh.
Di Kabupaten Aceh Tengah, luas wilayah yang masuk dalam konsesi pertambangan diperkirakan mencapai 41.997 hektare. Komoditas yang tercatat meliputi emas, batubara, bijih besi, mangan, timbal, seng, hingga batuan.
Menurutnya, tantangan tidak hanya berasal dari aktivitas pertambangan yang memiliki izin. Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga masih ditemukan di sejumlah kawasan pegunungan maupun daerah aliran sungai (DAS), sehingga berpotensi mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai aktivitas tersebut dapat memicu pembukaan kawasan hutan, meningkatkan sedimentasi sungai, menurunkan kualitas sumber air, serta mengganggu fungsi ekologis bentang alam Tanah Gayo.
Secara geografis, kawasan Tanah Gayo memiliki peran strategis karena menjadi daerah tangkapan air sekaligus koridor ekologis yang menghubungkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dengan Kawasan Ulu Masen.
Keberadaan bentang alam ini juga menjadi penopang habitat satwa liar serta sumber air bagi masyarakat di wilayah tengah hingga pesisir Aceh.
Dalam forum itu juga dipaparkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah kehilangan sekitar 6.910 hektare tutupan hutan, yang sebagian besar terjadi di kawasan pegunungan dan hulu sungai.
Di tengah kondisi tersebut, Tanah Gayo juga berulang kali dilanda banjir dan tanah longsor. Setelah bencana terjadi pada penghujung 2025, kejadian serupa kembali tercatat pada April dan Juli 2026.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, total kerusakan dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi diperkirakan mencapai Rp6,98 triliun, yang terdiri atas Rp6,19 triliun kerusakan fisik dan Rp791,56 miliar kerugian ekonomi.
Nilai tersebut disebut jauh lebih besar dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan di Aceh yang pada periode sama tercatat sekitar Rp929 miliar.
Munandar mengatakan perbandingan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang.
“Tanah Gayo bukan hanya kawasan administratif, tetapi bentang alam strategis yang menghubungkan Leuser dan Ulu Masen. Karena itu, keberlanjutan kawasan ini merupakan kepentingan bersama,” katanya.
Dialog tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan, Kapolres Aceh Tengah yang diwakili Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakhir, unsur DPRK, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, serta perwakilan media.
Melalui forum tersebut, FJL dan HAkA mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menjaga kawasan hulu Tanah Gayo melalui kebijakan berbasis data, penguatan penegakan hukum, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.
