Umum

Cegah Politik Uang di Konferprov, PWI Pusat Wajibkan Calon Ketua PWI Aceh Teken Pakta Integritas

JAKARTA, Infoaceh.net – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengambil langkah untuk menjaga integritas dan demokrasi dalam pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh dengan mewajibkan seluruh bakal calon dan calon Ketua PWI Aceh menandatangani Pakta Integritas.

Pakta tersebut memuat sejumlah komitmen penting, di antaranya menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI, menjaga independensi organisasi, menolak politik uang, intimidasi, manipulasi dukungan, serta menghormati hak setiap anggota untuk memilih dan dipilih.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Pengurus PWI Pusat Nomor 1066/PWI-P/LXXX/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 tentang Keputusan dan Arahan Pelaksanaan Konferprov XIII PWI Aceh.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto itu ditujukan kepada Ketua PWI Aceh, M. Nasir Nurdin.

Selain mengatur komitmen para calon, PWI Pusat juga memastikan Konferprov XIII PWI Aceh tetap dilaksanakan pada 20–22 November 2026 sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

Rangkaian kegiatan persiapan dijadwalkan berlangsung pada 20–21 November 2026, sedangkan pelaksanaan konferensi pada 22 November 2026.

Keputusan melanjutkan konferensi tersebut merupakan tindak lanjut organisatoris setelah mempertimbangkan perkembangan penanganan sejumlah pengaduan yang sedang diproses Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Kewajiban menandatangani Pakta Integritas menjadi salah satu poin penting dalam arahan PWI Pusat menjelang pemilihan Ketua PWI Aceh.

Larangan politik uang, intimidasi, dan manipulasi dukungan secara tegas dimasukkan dalam komitmen yang harus dipatuhi seluruh bakal calon maupun calon.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa proses pemilihan kepemimpinan organisasi wartawan harus berlangsung berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, serta penghormatan terhadap hak anggota.

Baca Juga:  Pangdam IM Bantah TNI Gunakan Peluru Tajam Penembakan Warga di Tiro, Hanya Peluru Karet dan Hampa

PWI Pusat juga meminta seluruh peserta konferensi menghormati mekanisme pemilihan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi organisasi.

Dengan adanya Pakta Integritas, setiap calon diharapkan memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjaga persaingan tetap sehat serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Nasir Nurdin Tetap Berpeluang Mencalonkan Diri

Dalam surat yang sama, PWI Pusat turut memberikan penegasan mengenai pengaduan Adnan NS terhadap Ketua PWI Aceh, M. Nasir Nurdin, yang saat ini masih dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan PWI Pusat.

PWI Pusat menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak secara otomatis menggugurkan hak pencalonan M Nasir Nurdin.

Selama belum ada putusan yang sah dan berlaku serta menimbulkan akibat hukum terhadap hak pencalonannya, Nasir Nurdin tetap dapat mengikuti proses pemilihan Ketua PWI Aceh sepanjang memenuhi seluruh persyaratan lainnya.

PWI Pusat juga menegaskan bahwa keputusan melanjutkan konferensi bukan merupakan penilaian ataupun putusan terhadap substansi pengaduan tersebut. Pemeriksaan tetap menjadi kewenangan independen Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Dengan demikian, proses penyelesaian pengaduan dan pelaksanaan Konferprov XIII PWI Aceh tetap berjalan melalui mekanisme masing-masing.

PWI Pusat Tanggapi Keberatan Muhammad Saleh

Selain pengaduan terhadap Nasir Nurdin, PWI Pusat juga menanggapi keberatan Muhammad Saleh sebagaimana disampaikan melalui surat tertanggal 13 November 2026.

Pengurus PWI Pusat menyatakan tetap berpedoman pada keputusan sebelumnya dan menyerahkan pemeriksaan serta penetapan status keanggotaan yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh persoalan organisasi yang muncul menjelang konferensi diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan internal PWI.

Baca Juga:  PWI Pusat Pastikan Konferprov XIII PWI Aceh Digelar 20–22 November 2026

Tiga Pengurus PWI Pusat Ditugaskan Awasi Konferprov XIII PWI Aceh

Untuk memastikan seluruh tahapan konferensi berjalan sesuai aturan, PWI Pusat menugaskan tiga pengurus, yakni Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Bidang Organisasi), Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum) dan Novrizon Burman (Wakil Ketua I Bidang Pembinaan Daerah).

Ketiganya mendapat tugas melakukan koordinasi, pendampingan, pemantauan, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan Konferprov XIII PWI Aceh.

PWI Pusat juga meminta Pengurus PWI Aceh bersama Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) memastikan seluruh administrasi konferensi dipersiapkan secara cermat.

Persiapan tersebut meliputi daftar pemilih, verifikasi peserta, persyaratan calon, pemenuhan kuorum, tata tertib, hingga mekanisme pemilihan yang harus sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi PWI.

Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk menjamin keabsahan hasil konferensi dan menghindari munculnya persoalan organisatoris di kemudian hari.

Konferprov XIII PWI Aceh menjadi momentum penting bagi insan pers di Aceh untuk menentukan kepemimpinan organisasi sekaligus menjaga soliditas dan marwah PWI.

Di tengah dinamika internal dan munculnya sejumlah pengaduan serta keberatan, komitmen menolak politik uang, intimidasi, dan manipulasi dukungan menjadi perhatian penting dalam proses pemilihan.

PWI Pusat berharap seluruh bakal calon, calon, peserta, dan penyelenggara dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan berpedoman pada aturan organisasi.

Melalui pengawasan dan Pakta Integritas tersebut, PWI Pusat berharap Konferprov XIII PWI Aceh berlangsung tertib, lancar, demokratis dan bermartabat pada 22 November 2026.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait