BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta segera mengimplementasikan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah.
Keberadaan Qanun Aceh dengan Nomor 5 tahun 2020 ini dinilai penting untuk memangkas daftar tunggu keberangkatan jamaah haji di Aceh yang sangat panjang.
Hal ini sampaikan Senator DPD RI asal Aceh HM Fadhil Rahmi Lc MA di sela-sela mengunjungi sejumlah dayah di Aceh Besar, Ahad (6/6).
“Selama ini, berdasarkan data terakhir, daftar tunggu keberangkatan Haji di Aceh itu mencapai 28 tahun. Itu sebelum pandemi covid-19. Jadi daftar sekarang, baru berangkat 28 tahun ke depan,” kata Syech Fadhil.
Kemudian, kata Syech Fadhil, yang menjadi persoalan, selama dua tahun pandemi Corona, keberangkatan jamaah haji juga dibatalkan.
“Sedangkan yang mendaftar terus bertambah. Ini tentu membuat daftar tunggu semakin panjang,” sebut Syech Fadhil.
Untuk persoalan ini, kata Syech Fadhil, solusinya adalah pelaksanaan Qanun Penyelenggaran dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu poin penting di dalam qanun adalah soal penambahan kuota haji khusus bagi Aceh.
“Pemerintah Aceh bisa melobi penambahan kuota haji khusus untuk memangkas daftar tunggu tadi,” kata mantan Ketua IKAT Aceh ini lagi.
“Ada juga poin yang tak kalah penting dalam qanun ini jika diimplementasikan. Pemerintah Aceh harus menyiapkan semua peraturan pelaksana yang diamanahkan dalam qanun ini,” ujarnya.
Syech Fadhil berharap perangkat kerja yang diamanahkan dalam qanun segera dibentuk sehingga persoalan haji Aceh dapat terselesaikan.
Untuk diketahui, Qanun tersebut disahkan DPRA dan Pemerintah Aceh pada 30 Desember 2020, dan diundangkan pada Maret 2021.
“Saat pandemi covid-19 selesai, ini jadi kado spesial bagi jamaah calon haji Aceh,” pungkas Syech Fadhil. (IA)
