SABANG – Segenap jajaran manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) diminta membangun soliditas organisasi dengan meningkatkan kekompakan dan kerja sama internal serta eksternal, sehingga target untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Sabang (Kota Sabang dan Pulo Aceh, Aceh Besar) sebagai tempat investasi dan tujuan pariwisata dapat terwujud dengan baik dan sesuai ekspektasi.
“Membangun Kawasan Sabang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, namun terintegrasi secara utuh,” kata Nova saat menggelar pertemuan dengan Kepala, Dewan Pengawas dan pejabat struktural BPKS, di Aula Kantor BPKS, Minggu (25/7).
Nova menjelaskan, ada tiga unsur yang mengurusi Kawasan Sabang. Pertama Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang terdiri atas Gubernur, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar. Kemudian Dewan Pengawas (Dewas) BPKS dan manajemen BPKS.
Oleh sebab itu, Gubernur Nova meminta agar setiap tantangan dan masalah yang dihadapi manajemen BPKS dalam melakukan pembangunan kawasan dapat dikonsolidasi terlebih dahulu bersama DKS dan Dewas BPKS.
Nova lebih jauh menjelaskan, salah satu persoalan yang sering dihadapi pihak BPKS dalam melakukan pembangunan adalah adanya tumpang tindih regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena itu, ia meminta manajemen BPKS untuk membentuk tim khusus yang selalu siaga untuk memberikan penjelasan kepada pihak kementerian terkait regulasi tersebut.
Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk membangun dan mengembangkan kawasan Sabang dan Pulo Aceh di Aceh Besar, BPKS juga diminta untuk terus membangun komunikasi dan jaringan yang baik dengan berbagai instansi terkait di Pemerintah Pusat.
“Selain itu, BPKS juga perlu membangun komunikasi dengan pihak DPR RI. Sebab BPKS ini adalah BLU dari Kementerian Keuangan,” kata Nova.
Sebelumnya Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain, melaporkan, pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja. Ia menyebutkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKS tahun 2021 setelah direfocusing berjumlah Rp74 miliar. Sementara DIPA tahun 2022 sudah dikeluarkan dengan pagu Rp77 miliar dan berpotensi direfocusing.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar melaporkan kemajuan kinerja dari BPKS. Sejak lembaga tersebut berdiri, baru pada tahun 2021 tender kegiatan dapat dilakukan bulan Januari, yaitu pembangunan jalan di Pulo Aceh. Sementara sebelumnya, setiap project yang ada di BPKS baru dapat ditender pada Juni.
Di hadapan gubernur dan Wali Kota Sabang, Iskandar melaporkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan BPKS di kawasan Sabang dan Pulo Aceh. Ia juga memaparkan sejumlah potensi dan tantangan dalam membangun dan mengembangkan kawasan tersebut.
Kunjungi Dermaga BPKS
Usai menggelar pertemuan bersama jajaran manajemem BPKS, Gubernur bersama Kepala BPKS dan Walikota Sabang mengunjungi Dermaga Jety CT-3 yang pengelolaannya berada di bawah BPKS, di Kecamatan Suka Karya. Dermaga tersebut memiliki panjang 425 meter dengan kedalaman laut bisa di singgahi kapal bertonase tinggi. (IA)
