BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyiagakan sekitar 2.000 personel untuk pengamanan saat peringatan Milad atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada Sabtu besok, 4 Desember 2021.
Polisi bakal dibantu juga oleh prajurit TNI hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengamanan di Aceh pada milad GAM tahun ini.
“Kita siapkan 2.000-an personel untuk pengamanan kegiatan masyarakat tanggal 4 Desember di seluruh Aceh, termasuk perbantuan TNI 200 orang dan Satpol PP ada 80 orang,” ujar Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy kepada wartawan, Jum’at (3/12).
Dilansir dari detikcom, ada sejumlah lokasi yang bakal dijaga polisi saat milad GAM.
Titik yang akan dijaga antara lain kantor Partai Aceh, Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, kantor Gubernur Aceh, pendopo Gubernur Aceh, kantor Lembaga Wali Nanggroe, kantor DPR Aceh, serta makam deklarator GAM Hasan Muhammad di Tiro di kawasan Meureu, Indrapuri, Aceh Besar.
Kegiatan milad GAM disebut bakal difokuskan di makam Hasan Tiro di Meureu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Pengamanan di sejumlah lokasi tersebut dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
“Pak Kapolda sudah menginstruksikan pendekatan yang dilakukan adalah persuasif dan dialogis,” ujar Winardy.
Selain itu, polisi akan membuka gerai vaksinasi COVID-19 di lokasi keramaian. Masyarakat yang belum vaksin diajak melakukan vaksinasi.
“Kita juga akan membuka gerai vaksin untuk masyarakat di lokasi-lokasi keramaian misal di makam Hasan Tiro,” jelas Winardy.
Sebelumnya, Komite Peralihan Aceh (KPA) mengaku tidak melarang dan tidak menyuruh masyarakat mengibarkan bendera bulan bintang saat perayaan milad GAM.
KPA meminta polisi bersikap persuasif bila menemukan pengibar bendera.
“Kita tidak menyuruh dan tidak melarang. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bendera Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Maka KPA tidak dalam kapasitas menyuruh dan melarang,” kata jubir KPA Pusat, Azhari Cage, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (2/12).
Azhari mengatakan KPA bersikap tidak menyuruh dan tidak melarang pengibaran agar tidak dianggap bendera itu bendera KPA.
Menurutnya, yang berhak menindaklanjuti polemik bendera Aceh tersebut adalah Gubernur Aceh dan DPR Aceh.
Azhari menjelaskan Ketua KPA Muzakir Manaf telah menginstruksikan kader dan seluruh eks kombatan untuk merayakan milad seperti tahun sebelumnya.
“Mualem (Muzakir Manaf) menginstruksikan kepada jajaran KPA di seluruh Aceh, peringatan 4 Desember seperti biasa dengan melakukan santunan anak yatim, zikir, doa bersama, dan ziarah ke makam para syuhada yang telah syahid berpulang kepada Allah SWT,” pungkas Azhari. (IA)
