BANDA ACEH — Nama Dr M Adli Abdullah SH MCL tiba-tiba masuk sebagai salah satu pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Aceh Periode 2021-2026.
Adli yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bidang Hukum Adat itu, mengaku namanya dicatut oleh PPP karena tanpa ada konfirmasi dan pemberitahuan sebelumnya.
Berhubung namanya muncul dalam SK Susunan dan Personalia Pimpinan Majelis Pakar DPW PPP Provinsi Aceh Masa Bakti 2021-2026, Adli Abdullah menyampaikan klarifikasi untuk kepentingan publik, melalui pernyataan resminya yang disampaikan, Rabu (19/1).
“Saya masih tercatat sebagai ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang saat ini diberi tugas tambahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,” ujqr Dr M Adli Abdullah SH MCL.
Lebih lanjut Adli Abdullah menyampaikan bahwa dalam Undang-undang dengan tegas disebutkan bahwa ASN tidak boleh menjadi pengurus partai politik.
Sampai saat ini Adli menyatakan, masih setia dan loyal untuk mengembangkan pengabdian sebagai ASN.
“Pencatuman dan pencatutan nama saya dalam Susunan dan Personalia Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peratuan dan Pembangunan Provinsi Aceh Masa Bakti 2021-2026, tidak benar dan tidak pernah dilakukan konfirmasi. Hal ini sangat merugikan integritas dan profesionalitas bagi seorang ASN,” terang Adli Abdullah.
Seperti diketahui, nama Adli Abdullah masuk sebagai Pengurus DPW PPP Aceh Periode 2021-2026 yakni sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DPW PPP Provinsi Aceh Masa Bakti 2021-2026.
Hal itu berdasarkan SK Nomor 0360/SK/DPP/W/XII/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP H Suharso Monoarfa dan Sekretaris Jenderal PPP HM Arwani Thomafi tertanggal 17 Desember 2021. (IA)
