ACEH BESAR — Rombongan Pengurus Wilayah (PW) Dewan Dakwah Sumatera Utara (Sumut) mengunjungi Markaz Dewan Dakwah Aceh (DDA) di Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Rabu (11/5).
Rombongan yang berjumlah lima orang itu dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Dakwah Sumut H Chairul Azhar MSi, Ketua Muslimat Prof Dr dr Arlinda Sari dan 3 pengurus lainnya.
Kehadiran rombongan tersebut disambut langsung Sekretaris Majelis Syura Said Azhar SAg, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh Zulfikar SE MSi, Wakil Ketua Umum Rahmadon Tosari PhD dan Dr Ridwan Nurdin MSi. Ikut mendampingi juga Direktur Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh Dr Abizal M Yati Lc MA, perwakilan Muslimat Dewan Dawah Aceh dan Ketua Forum Dakwah Perbatasan (FDP) dr Nurkhalis SpJP FIHA.
“Pertemuan dua PW Dewan Dakwah yang bertetangga ini bertujuan memperkuat silaturrahmi kedua organisasi Islam ini dan juga untuk membangun sinergi dakwah kolaboratif. Selain itu saling memaparkan dan memperkenalkan program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan,” kata Zulfikar.
Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat melakukan dakwah kolaboratif dalam beberapa isu, di antara menjaga wilayah perbatasan dari upaya pendangkalan akidah, kerja sama rekrutmen mahasiswa ADI dan kolaborasi penempatan da’i.
Selain itu akan menggelar jambore alumni ADI dan kegiatan bersama safari dakwah perbatasan atau bulan bakti Dewan Dakwah.
Ketua Umum Dewan Dakwah Sumut H Chairul Azhar MSi menambahkan pertemuan itu juga membahas isu-isu aktual tentang problematika dakwah di kedua provinsi, di antaranya proses pengkaderan da’i secara formal melalui ADI dan STID (Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah) Mohammad Natsir yang memakan waktu lama, yaitu lima tahun lebih.
“Sementara kebutuhan da’i di lapangan sangat mendesak. Bahkan ada beberapa desa di pedalaman Sumatera Utara yang tidak jadi salat jum’atnya, apabila da’i tidak bisa hadir di desa tersebut,” kata Chairul Azhar.
Ketua FDP dr Nurkhalis mengungkapkan kendala lainnya adalah militansi seorang da’i sendiri juga bermasalah. FDP yang membuka lowongan da’i untuk dakwah di perbatasan dengan mukafaah yang cukup, fasilitas transportasi (disediakan sepeda motor), tapi tidak banyak yang siap bertugas di daerah-daerah terpencil.
