BANDA ACEH – Realisasi penyelesaian hutang Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh tahun anggaran 2021 sudah mencapai Rp 122,3 miliar atau setara dengan 77 persen dari total jumlah hutang Rp 158,7 miliar.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh Iqbal Rokan, dalam keterangannya Selasa (31/5/2022).
“Alhamdulillah, per hari ini telah kita selesaikan sebesar Rp 122,3 miliar atau 77 persen dari jumlah utang Rp 158,7 miliar. Tersisa Rp 36,4 miliar,” terangnya.
Adapun utang Pemko Banda Aceh dimaksud terdiri atas Rp 118,5 miliar utang belanja dan Rp 40,1 miliar, pemakaian kas yang dibatasi Rp 35,9 miliar dan dana ZIS Rp 4,2 miliar.
Utang belanja sendiri sudah selesai Rp 103,2 miliar dan sisanya tinggal Rp 15,3 miliar.
“Sementara terkait dana ZIS sudah clear karena 100 persen, yakni Rp 4,2 miliar kita tempatkan kembali pada kas penerimaan semula. Sedangkan utang pemakaian kas yang dibatasi atau earnmark telah kita realisasikan Rp 14,9 miliar dari angka Rp 35,9 miliar. Sisanya Rp 21 miliar prosesnya masih terus berjalan sesuai dengan progres kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya,” ungkap Iqbal.
Iqbal pun mengungkapkan komitmen Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Aminullah Usman untuk menyelesaikan seluruh utang tersebut.
“Sesuai arahan Pak Wali, sebelum berakhirnya masa kepemimpinan beliau pada 7 Juli 2022, seluruh kewajiban ini sudah harus selesai. Insyaallah,” ujarnya.
Menurut Iqbal, utang Pemko Banda Aceh saat ini timbul akibat kondisi pandemi Covid-19.
“Tentu tak terlepas dari pandemi yang melanda dunia, tak terkecuali Banda Aceh. Salah satu faktornya karena merosotnya pendapatan daerah dan refocusing anggaran rutin untuk penanganan pandemi,” sebutnya.
“Hal ini bukan hanya terjadi di kota kita saja, tapi juga dialami seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” katanya seraya menyebutkan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pun secara khusus telah menginstruksikan inspektorat untuk mengawal proses penyelesaian hutang ini hingga tuntas. (IA)
